Indonesia Siapkan Penekanan Isu Palestina di Sidang Umum PBB
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan komitmen untuk mengangkat isu Palestina sebagai salah satu prioritas dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang di New York. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa kemungkinan untuk membahas dukungan bagi Palestina terbuka lebar.
“Dukungan pada Palestina tidak tertutup kemungkinan untuk diangkat di forum internasional tersebut,” ungkap Nabyl saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta. Namun, ia menekankan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian matang terkait isu-isu apa yang akan menjadi perhatian utama Indonesia di Majelis Umum PBB tahun ini.
Lebih lanjut, Nabyl menambahkan, “Masih kita matangkan” tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai isu-isu lain yang akan diangkat.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato pada sesi pembukaan Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada 23 September 2025. Menurut Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presiden akan tampil pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Meskipun demikian, Hasan Nasbi dari PCO menyatakan bahwa materi pidato belum dapat diumumkan. Masyarakat diharapkan untuk menyaksikan langsung pidato Prabowo di Markas PBB. Kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut merupakan momen bersejarah, menjadikannya sebagai Presiden Indonesia pertama yang hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB setelah satu dekade. Pada era mantan Presiden Joko Widodo, delegasi untuk pidato PBB biasanya ditempatkan pada Menteri Luar Negeri, seperti Retno Marsudi.
Sidang Majelis Umum PBB akan resmi dibuka pada 9 September 2025, sementara agenda Debat Umum Tingkat Tinggi, di mana pidato Prabowo akan berlangsung, dijadwalkan pada 23 September 2025.
Eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai urutan ketiga Indonesia dalam sesi pidato tersebut mengisyaratkan makna diplomatik yang penting. Djalal juga percaya bahwa pidato Prabowo akan dinantikan oleh banyak negara anggota PBB, mengingat Indonesia sebagai negara non-blok memiliki peranan yang signifikan di arena internasional baik di kalangan negara-negara Barat maupun negara-negara berkembang yang tergabung dalam ‘Global South’.
Dengan dukungan yang berkelanjutan terhadap isu Palestina, Indonesia semakin memperkuat posisinya di kancah global sebagai negara yang konsisten dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian. Akankah pidato Presiden Prabowo membawa dampak positif bagi upaya diplomasi Indonesia di masa mendatang? Keputusan dan isi pidato yang akan disampaikan pada Sidang Majelis Umum nanti akan menjadi titik perhatian bagi dunia internasional.
Kepala negara dan pejabat tinggi lainnya diharapkan dapat merespons dengan bijak dan efektif, menjadikan momen ini sebagai langkah penting bagi Indonesia dalam memperjuangkan posisi dan kepentingan masyarakat internasional.
