Indonesia Pastikan Tidak Impor Beras Hingga 2025
Palembang—Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengkonfirmasi bahwa Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2025. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Amran saat wawancara di Palembang, Jumat lalu.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah melakukan impor beras untuk menjaga cadangan pangan nasional. Namun, saat ini Indonesia tidak perlu melakukan impor meskipun situasi global mengalami krisis pangan. Stok beras yang ada saat ini tercatat sekitar 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 2 juta ton.
“Insyaallah tidak ada impor karena stok kita banyak,” ungkap Amran.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menunjukkan bahwa prediksi panen beras pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 34-35 juta ton, yang meningkat sekitar 4 juta ton dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah ini memberikan dampak positif bagi pendapatan petani, yang diperkirakan meningkat hingga Rp 60 triliun.
“Hal ini merupakan hasil dari upaya kita dalam menyederhanakan regulasi, meningkatkan sarana produksi, serta mempermudah akses terhadap pupuk,” jelasnya.
Amran juga mencatat bahwa peningkatan stok beras berdampak positif pada nilai tukar petani (NTP), yang saat ini mengalami kenaikan hingga 123 persen. Ia menegaskan pentingnya pengawasan stabilitas harga oleh pemerintah demi kesejahteraan petani.
“Penting bagi kita untuk bersyukur atas kenaikan ini. Meskipun ada fluktuasi, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga,” tambahnya.
Dari sisi distribusi, Kepala Bulog Sumsel Babel, Mersi Windrayani, menyatakan bahwa stok beras di provinsinya mencapai 99 ribu ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 5-6 bulan ke depan. Windrayani menegaskan bahwa penyerapan beras di beberapa daerah masih berlangsung untuk memastikan kelancaran distribusi.
“Stok yang ada akan terus terjaga, dan serapan di lapangan masih aktif,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini.
