Hamas Pertimbangkan Proposal Gencatan Senjata dari AS di Jalur Gaza
Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan akan mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk Jalur Gaza. Proposal tersebut dibagikan oleh mediator gencatan senjata, yaitu Qatar dan Mesir, kepada Hamas untuk ditinjau.
Seorang pejabat Hamas, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengungkapkan kepada Reuters bahwa pihaknya akan menelaah dokumen proposal tersebut dengan itikad baik. Namun, hingga saat ini, Hamas belum memberikan tanggapan resmi mengenai isi proposal itu. Ketidakjelasan juga meliputi tambahan “poin baru” dalam usulan tersebut, yang lebih banyak didukung oleh negara-negara Arab dan mayoritas negara Muslim, termasuk Indonesia. Sebagian besar dari 20 poin dalam proposal Trump sudah tercantum dalam beberapa kesepakatan gencatan senjata yang diajukan dalam dua tahun terakhir.
Proposal Trump mencakup 20 poin yang berfokus pada aspek pemulangan sandera yang ditahan oleh Hamas, pertukaran tahanan, dan penarikan pasukan Israel. Dokumen tersebut juga menekankan perlunya pembangunan kembali Jalur Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa intervensi dari Israel maupun Hamas.
Lebih detail lagi, proposal ini mengusulkan terbentuknya pemerintahan sementara yang akan mengelola layanan publik di Gaza. Pemerintahan ini direncanakan akan terdiri dari warga Palestina dengan kualifikasi tertentu, pakar internasional, dan akan dibawah pengawasan badan transisi internasional baru yang dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Meski mendapat sambutan positif dari beberapa pejabat Barat, banyak pihak berpendapat bahwa proposal ini tidak menawarkan solusi komprehensif. Tame Qarmout, seorang pakar kebijakan publik dari Institut Studi Pasca Sarjana Doha di Qatar, menilai bahwa proposal ini hanya akan menjadi terobosan jika memuat prioritas kebutuhan warga Palestina di Gaza. “Untuk mengakhiri genosida ini dan mencegah pemindahan paksa,” tegas Qarmout saat diwawancarai oleh Al Jazeera.
Qarmout juga menekankan pentingnya tanggapan serius dari berbagai faksi di Palestina, termasuk Hamas, terkait proposal ini. “Ini adalah inisiatif transisi yang jelas tidak menyelesaikan konflik yang lebih besar,” imbuhnya. Ia meminta Hamas untuk mempertimbangkan proposal tersebut dengan sejumlah catatan, antara lain berakhirnya perang dan memastikan warga Palestina diizinkan untuk tinggal di tanah air mereka, serta pembangunan kembali Jalur Gaza di bawah pengawasan internasional.
Dalam konteks konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina, upaya gencatan senjata ini menjadi tantangan besar, mengingat kompleksitas situasi yang ada. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat mencari solusi yang berkelanjutan demi mencapai perdamaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
