Hamas: AS Tak Memiliki Kredibilitas Sebagai Mediator Konflik Gaza-Israel
Jakarta, CNN Indonesia – Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak memiliki kredibilitas sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara Gaza dan Israel, termasuk terkait gencatan senjata yang belum terwujud. Dalam pengamatannya, Hamad menyebutkan bahwa pengalaman Hamas dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh Washington selama ini lebih banyak membawa kekecewaan.
Hamad menyatakan, “AS kembali membuktikan ketidakmampuannya sebagai mediator ketika menarik proposal gencatan senjata di Gaza.” Pendapat ini disampaikan dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Rabu (17/9), pasca serangan Israel di Doha, Qatar.
Lebih lanjut, Hamad menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump yang dianggapnya sebagai bentuk tekanan yang tidak diperlukan. Ia menegaskan, Hamas tidak memerlukan arahan dari Trump mengenai perlakuan terhadap tawanan Israel. “Kami memperlakukan tawanan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam yang kami pegang,” ujarnya.
Meskipun rakyat Palestina mengalami dampak berat dari konflik ini, Hamad menambahkan bahwa ancaman utama bagi mereka adalah pendudukan yang dilakukan oleh Israel. “Kami terus berkomitmen untuk memperlakukan para tawanan dengan dignitas dan keyakinan kami,” ucapnya.
Hamad juga mengkritik rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang ingin mengubah dinamika politik di Timur Tengah. Ia merespons pernyataan Netanyahu yang mengklaim bahwa menghilangkan para pemimpin Hamas akan mengakhiri konflik di Gaza. “Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman yang keliru tentang situasi di lapangan,” ujar Hamad.
Netanyahu, dalam pernyataannya di media sosial pada Sabtu (13/9), menekankan bahwa pemimpin Hamas yang berada di Qatar tidak peduli dengan rakyat Gaza dan menghalangi semua upaya gencatan senjata. Ia berpendapat, menyingkirkan mereka akan mengatasi hambatan dalam membebaskan sandera serta mengakhiri konflik yang berkepanjangan.
Pernyataan tersebut muncul setelah serangan Israel pada Selasa (9/9) yang menargetkan kepemimpinan Hamas di Doha, mengundang kecaman dari berbagai negara. Trump sendiri mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tindakan Israel yang dinilainya sebagai langkah sepihak dan merugikan bagi kepentingan AS dan Israel.
Sementara itu, di forum internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengeluarkan resolusi tidak mengikat mengenai solusi dua negara untuk Israel dan Palestina. Resolusi ini disetujui pada Jumat (12/9) dengan dukungan dari 142 negara anggota, sementara 10 negara menolak dan 12 lainnya memilih abstain. Inisiatif resolusi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi ini bertujuan untuk mendukung pengakuan negara Palestina yang merdeka.
Dari awal konflik yang meningkat kembali, tercatat lebih dari 64.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa sejak Oktober 2023. Qatar kini menjadi mediator utama dalam upaya negosiasi untuk menghentikan perang yang berkepanjangan di wilayah tersebut.
