Gubernur Khofifah Pastikan Biaya Perawatan Korban Musala Ambruk di Sidoarjo Ditanggung Pemerintah
Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan bagi korban musala ambruk di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dalam peninjauan lokasi pada Selasa (30/9/2025), Khofifah menjelaskan skema pembiayaan yang akan diberlakukan berdasarkan rumah sakit tempat perawatan dilakukan.
“Apabila perawatan dilakukan di rumah sakit yang berbasis RSUD, maka biayanya akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, jika korban dirawat di rumah sakit non-RSUD, biaya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Meski saat itu berada di Palembang untuk memimpin misi dagang, Khofifah tetap memantau perkembangan evakuasi serta penanganan korban melalui komunikasi intensif dengan Wakil Gubernur Emil Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, dan Dinas Sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas, mengingat kondisi bangunan yang masih rawan. Ia menyatakan penggunaan alat berat seperti ekskavator tidak dapat dilakukan sembarangan, demi mencegah kemungkinan kerusakan lebih lanjut pada reruntuhan.
“Beberapa korban yang terperangkap masih dapat berkomunikasi. Oleh karena itu, kami memastikan suplai oksigen dan air untuk menjaga kondisi tubuh mereka hingga evakuasi berhasil,” jelasnya.
Evakuasi korban ini melibatkan tidak hanya tim dari Pemprov dan Pemkab, tetapi juga dukungan penuh dari aparat kepolisian, TNI, serta relawan dari berbagai lembaga kemanusiaan. Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Jatim juga menyiapkan dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan para santri dan keluarga korban yang menunggu di lokasi.
“InsyaAllah, seluruh pelayanan kesehatan korban, baik di RSUD maupun rumah sakit non-RSUD, akan berjalan lancar tanpa hambatan biaya. Kami pastikan tidak ada satu pun yang menghadapi kesulitan dalam hal pembiayaan,” tegas Khofifah.
Ia menambahkan, setelah proses evakuasi selesai, Pemprov Jawa Timur bersama Pemkab Sidoarjo berencana melakukan evaluasi menyeluruh terkait standar keamanan bangunan pesantren. Hal ini penting agar ke depan, kenyamanan dan keamanan bagi para santri dan peserta didik dapat terjaga.
“Ini adalah saat yang penuh duka, dan kita semua merasa prihatin. Evaluasi akan dilakukan agar kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang, dan terwujud ruang yang benar-benar aman bagi para santri,” pungkas Khofifah.
Kejadian ambruknya musala ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya keamanan bangunan di lingkungan pesantren sebagai tempat pendidikan dan pengembangan karakter generasi muda. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terkait standar keamanan bangunan untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.
