Gubernur DKI Jakarta Pertimbangkan Kenaikan Tarif Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan usulan masyarakat mengenai kenaikan tarif Transjakarta yang diperkirakan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada hari Rabu.
Pramono mengatakan bahwa dia telah mendengar aspirasi warganet melalui media sosial yang menyarankan besaran tarif baru. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa keputusan akhir akan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. “Kami akan memutuskan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” tuturnya.
Saat ini, tarif Transjakarta yang berlaku masih ditanggung dengan subsidi yang cukup besar, mencapai Rp9.700 per tiket. Pramono menambahkan bahwa kondisi finansial Pemprov DKI semakin sulit dengan pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp15 triliun. “Kami sedang memfinalkan untuk itu. Di tarif yang lama pun, kami sudah memberikan subsidi per tiket Rp9.700. Terlalu berat jika terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong,” jelasnya.
Gubernur bahkan menyebut bahwa rata-rata tarif transportasi umum di Jakarta merupakan yang termurah jika dibandingkan dengan daerah lain. Meskipun ada rencana kenaikan tarif, Pramono memastikan bahwa 15 golongan warga Jakarta akan terus mendapatkan subsidi gratis untuk meringankan beban mereka. “Kami akan berusaha agar kenaikan tarif tersebut tidak terlalu membebani masyarakat,” ujarnya.
Hingga saat ini, Pramono belum dapat memastikan besaran kenaikan tarif Transjakarta. Ia berjanji, setelah keputusan resmi diambil, informasi tersebut akan segera diumumkan kepada publik.
Kenaikan tarif ini dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan transportasi publik di Jakarta, mengingat tekanan pada anggaran daerah dan kebutuhan untuk memperbaiki layanan. Baik masyarakat maupun pemerintah diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.
Pramono optimis bahwa dengan langkah ini, Pemprov DKI dapat menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan transportasi publik di Ibu Kota. Keputusan final mengenai tarif akan diambil setelah mempertimbangkan semua aspek yang ada, terutama masukan dari warga Jakarta.
