suarablitar.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembangunan 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurutnya, seluruh pembangunan tersebut didanai melalui dana dari mitra, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI.
Prof Dadan menjelaskan bahwa biaya pembangunan satu SPPG berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, sehingga total dana yang beredar di masyarakat untuk pembangunan ini mencapai hampir Rp28 triliun. Ia menambahkan bahwa uang tersebut berasal dari mitra dan digunakan untuk pembelian bahan baku serta pembangunan fasilitas di daerah-daerah.
Selain pembangunan fisik, Kepala BGN juga menyebutkan bahwa dana sebesar Rp8,2 triliun telah diserap untuk program intervensi gizi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menambahkan bahwa sejumlah pemilik restoran, kafe, katering, bahkan hotel, beralih fungsi menjadi SPPG dan turut menyalurkan makanan bergizi ke berbagai penerima manfaat, seperti sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Prof Dadan mengungkapkan bahwa perubahan fungsi ini meningkatkan kapasitas pelayanan dari sekitar 500 menjadi 3.500 porsi per restoran, tanpa adanya parkir kendaraan di lokasi tersebut. Ia menyampaikan informasi ini saat menghadiri rapat terbatas mengenai keamanan dan ketahanan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025), yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
