Fraksi Gerindra Minta Maaf Atas Kelemahan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Budi Djiwandono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas ketidakoptimalan peran Fraksi Gerindra dalam menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya melindungi kebebasan berpendapat di tengah dinamika demokrasi yang berjalan.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Budi Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, mengakui bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan jaminan, tetapi juga perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Permohonan maaf ini disampaikan di tengah kondisi sosial yang memanas akibat beberapa aksi demonstrasi yang berujung pada jatuhnya korban jiwa, salah satunya pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis dari Brimob. Tragedi ini menjadi sorotan di berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Makassar, sebagai cerminan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai isu yang belum terpecahkan.
Budi mengungkapkan keprihatinan mendalam dan belasungkawa kepada keluarga korban tindakan kekerasan ini. “Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa insiden ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, tragedi yang menewaskan warga negara ini juga merupakan duka bagi seluruh bangsa Indonesia. “Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” tutup Budi.
Pernyataan Budi Djiwandono ini tidak hanya menyoroti kelemahan dalam peran serta partai politik, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan pentingnya dialog konstruktif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dalam konteks ini, partai politik diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintahan, sehingga suara rakyat benar-benar dapat diakomodasi.
Selain itu, implikasi dari kejadian ini bagi masyarakat Indonesia cukup signifikan. Kejadian-kejadian serupa menunjukkan urgensi untuk mengedepankan mekanisme dialog dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka, sementara para pemangku kepentingan, termasuk partai politik, diwajibkan untuk lebih responsif dalam menanggapi tuntutan tersebut.
Dengan demikian, diharapkan bahwa permohonan maaf ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan sebuah ekosistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
