DPR RI Pantau Proses Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, berjalan sesuai mekanisme yang ada. Hal ini disampaikan Dasco usai rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis.
Dasco mengapresiasi langkah DPRD Pati yang telah menjalani prosedur yang tepat dalam proses ini. “Kita lihat sudah ada tahap-tahap yang on track dilaksanakan oleh DPRD Pati,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dinamisasi situasi terkait Bupati Sudewo.
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta Mendesri untuk mengambil langkah mitigasi guna mencegah terulangnya situasi serupa di daerah lain. Ia menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang diambil setelah insiden ini.
Kendati menyatakan dukungan terhadap proses yang ada, Dasco juga menegaskan bahwa belum ada pembicaraan internal partainya mengenai potensi sanksi terhadap Sudewo. “Ini perlu evaluasi menyeluruh terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Sudewo menegaskan sikapnya untuk tidak mengundurkan diri meski dihadapkan pada tuntutan pengunjuk rasa. Ia beralasan bahwa dirinya terpilih secara konstitusional dan demokratik, sehingga prosesnya tidak bisa diintervensi secara sembarangan. “Semua ada mekanismenya,” tegasnya.
Bupati Sudewo mendapat sorotan dari warga Pati terkait kebijakan kontroversial, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Tanggapan negatif ini yang memicu demonstrasi dan tuntutan pengunjuk rasa untuk memakzulkan dirinya.
DPRD Kabupaten Pati kemudian mengambil keputusan untuk membentuk pansus guna menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan yang diambil oleh Bupati Sudewo. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan penanganan yang tepat atas permasalahan ini, demi kepentingan masyarakat.
Dasco menegaskan pentingnya menghormati seluruh proses politik yang terjadi, baik di tingkat daerah maupun pusat. “Kami akan terus memonitor perkembangan,” jelasnya.
Dengan dinamika yang terus berkembang, langkah selanjutnya dari pansus ini akan menjadi perhatian publik. Apakah Bupati Sudewo akan tetap di jabatannya atau harus menghadapi konsekuensi dari kebijakannya masih menunggu kepastian dan evaluasi yang lebih mendalam.
Melalui proses transparan ini, harapannya adalah tercapai keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Pati, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
