DPRD Kabupaten Blitar Bahas Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2025
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Selasa (10/9) membahas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2025. Setiap fraksi menyampaikan catatan, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan anggaran yang diusulkan.
Fraksi PAN mendukung penyusunan RAPBD dengan catatan penting agar program-program yang dijalankan selaras dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Fraksi Golkar mengapresiasi pelantikan pejabat baru, namun menyoroti rendahnya serapan anggaran yang belum mencapai 50% hingga Agustus. Mereka juga mewanti-wanti tentang insiden penjarahan gedung DPRD dan mendorong percepatan pengisian posisi kepala OPD untuk optimalisasi pemerintahan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur agar tidak molor, mengingat tersisa tiga bulan efektif tahun anggaran. Mereka juga menekankan perlunya pengisian jabatan definitif di OPD, karena pejabat sementara dinilai kurang berani membuat keputusan strategis.
Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat meminta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kritis terhadap kurang sinkronnya aspirasi hasil reses dengan program eksekutif.
DPRD berharap Pemkab Blitar dapat segera menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi ini agar perubahan APBD 2025 lebih tepat sasaran.
