DPRD Blitar Protes Calon Sekda Asal Luar Daerah, Praktisi Politik Berikan Tanggapan Kritis

Blitar, Berita Jatim – Kontroversi menyelimuti proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar setelah Wakil Ketua DPRD, M. Rifa’i, mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap pengusulan kandidat dari luar daerah. Ia menilai tindakan tersebut tidak etis dan merendahkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Blitar.

“Adalah hal yang sangat tidak pantas ketika Sekda Kota Blitar berpindah untuk mendaftar sebagai Sekda Kabupaten Blitar. Lebih baik kita mempertimbangkan calon dari daerah yang lebih jauh, seperti Aceh atau Papua,” tegas M. Rifa’i saat memberikan keterangan pers pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Pernyataan Rifa’i ini mengundang perhatian masyarakat dan berbagai kalangan, termasuk pengamat politik Jaka Prasetya. Dalam pandangannya, penolakan terhadap kandidat luar daerah mencerminkan sudut pandang yang sempit, terutama pada era seleksi terbuka yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh ASN dari berbagai daerah. “Dengan sistem seleksi terbuka, ASN dari mana pun berhak untuk mengikuti proses ini,” ujarnya pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Prasetya, yang juga merupakan kader Partai Gerindra, menuturkan bahwa membeda-bedakan calon berdasarkan asal justru akan memperlambat laju pembangunan di Kabupaten Blitar. Ia mendesak agar kritik yang disampaikan tidak hanya berfokus pada penolakan, tetapi juga disertai dengan solusi konstruktif yang dapat diimplementasikan.

Sebagai respon terhadap situasi ini, Jaka Prasetya mengusulkan pembentukan tim yang fokus pada efisiensi anggaran dan percepatan pendapatan daerah untuk memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap calon pejabat, termasuk Sekda, seharusnya lebih mengedepankan rekam jejak dan kinerja daripada latar belakang geografis.

“Pada intinya, kami harus melihat data, baik dari dalam maupun luar wilayah. Yang terpenting adalah kinerja,” tegasnya.

Pernyataan Rifa’i dan tanggapan Jaka Prasetya menunjukkan adanya perdebatan penting terkait kebijakan publik dan keberagaman dalam kepemimpinan. Bagi masyarakat Blitar, hal ini menghadirkan implikasi mendalam terhadap pengembangan daerah ke depan. Permasalahan ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi mengenai pentingnya meritokrasi dalam sistem pemerintahan.

Melihat dinamika yang terjadi, jelaslah bahwa keberlanjutan pencarian pemimpin yang kompeten harus berlandaskan kriteria yang objektif dan transparan. Ini menjadi peluang bagi Kabupaten Blitar untuk menunjukkan kematangan dalam proses demokrasi dan pengelolaan ASN secara profesional.

Dalam konteks ini, harapan besar tertuju kepada para pemimpin daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis demi kemajuan dan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. Keputusan seputar pemilihan Sekda tidak hanya akan mempengaruhi kebijakan lokal, tetapi juga dapat menciptakan dampak lanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.