Pemerintah Didesak Tingkatkan Pengawasan Makanan Bergizi untuk Anak
Jakarta – Wacana tentang pentingnya kualitas Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus bergelora di kalangan legislator. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbukti merugikan keselamatan anak-anak. Permintaan ini muncul menyusul kasus keracunan yang menimpa siswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, setelah menyantap menu MBG.
Charles menekankan bahwa BGN tidak seharusnya mengejar jumlah penerima manfaat MBG dengan mengorbankan kualitas. “Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri,” ujarnya. Mengingat sejumlah kasus keracunan bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi, ia menyoroti pentingnya kesehatan anak-anak sebagai prioritas utama. “Ini bukan sekadar angka, melainkan tentang kesehatan anak-anak penerus bangsa,” tambahnya.
Dalam rapat terakhir antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM, telah disepakati bahwa pengawasan terhadap penyediaan MBG harus diperketat. Charles mengingatkan bahwa hasil rapat tersebut bersifat resmi dan mengikat, sehingga semua pihak, termasuk BGN dan SPPG, harus memperhatikan kesepakatan ini demi keselamatan dan kesehatan anak-anak.
Sementara itu, di hadapan para pemimpin partai dan pejabat negara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima MBG mencapai 20 juta orang menjelang perayaan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Saat ini, penerima manfaat tercatat sebanyak 6,7 juta orang. “Kita perlu mempercepat proses ini agar target dapat tercapai,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut.
Kondisi ini menggambarkan suatu ironi dalam konteks kesehatan anak-anak di Indonesia. Sementara pemerintah berambisi menjangkau lebih banyak penerima manfaat, kasus keracunan seperti yang terjadi di Kupang menunjukkan bahwa kualitas tetap harus menjadi prioritas utama. Terutama, sebagai bangsa yang memiliki masa depan di tangan generasi muda, penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang aman dan sehat.
Masyarakat harus proaktif memberi perhatian terhadap program MBG yang berjalan, mengingat dampaknya sangat langsung terhadap kesehatan anak-anak. Peran orang tua, guru, dan komunitas sangat vital dalam memantau penyediaan makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Sebagai warga negara, kita perlu mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga memegang teguh prinsip kesehatan yang baik. Penegakan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi penerus kita.
Isu kualitas makanan, terutama untuk anak-anak, menjadi tanggung jawab bersama. Melalui partisipasi aktif dalam mengawasi program pemerintah, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan standar gizi dan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh sehat dan sejahtera.
