Komisi VI DPR Desak Pertamina Berani Berantas Mafia Migas
Jakarta – Dalam sebuah rapat yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan pada 11 September 2025, Komisi VI DPR RI mengajak jajaran direksi PT Pertamina untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi praktik mafia migas yang merugikan negara. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPR dan petinggi Pertamina, menandai komitmen legislatif untuk menuntut transparansi dan integritas dalam industri migas nasional.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan mafia migas yang dinilai menghambat kemajuan sektor energi nasional. Menurut Mulyadi, selama ini banyak pihak yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat dan menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya alam. “Kami mendesak manajemen Pertamina untuk berani bertindak. Bersih-bersih mafia migas harus dilakukan secara menyeluruh,” tegas Mulyadi.
Rapat ini diheld untuk mengkaji strategi Pertamina dalam menghadapi tantangan di sektor migas, termasuk masalah internal yang sering kali berujung pada scandal. Mulyadi menilai bahwa langkah berani dari petinggi Pertamina akan memberikan sinyal positif kepada publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan yang merupakan BUMN tersebut. “Jika Pertamina tidak bersikap tegas, kami khawatir hal ini justru akan memperburuk situasi dan semakin menyulitkan rakyat,” tambahnya.
Informasi mengenai mafia migas bukanlah isu baru, namun kian mendesak di tengah tingginya ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Berbagai kasus penyelewengan dalam pengelolaan migas telah dilaporkan sepanjang tahun, mempertegas perlunya kolaborasi antara pemerintah dan BUMN untuk menanggulangi masalah ini. Fokus utama adalah meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam setiap aspek operasional Pertamina.
Sebagai ilustrasi, dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai penyelundupan BBM dan pengurangan subsidi untuk masyarakat kecil sering mencuat ke permukaan. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pertamina tidak hanya dalam hal bisnis, tetapi juga dalam berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya desakan dari DPR, diharapkan Pertamina mampu mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi mafia migas.
Pertamina sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan penyimpangan. Pihak manajemen menyatakan, mereka siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang merugikan negara. “Kami terbuka untuk semua masukan dan sepenuhnya berkomitmen untuk memerangi mafia migas demi masa depan energi yang lebih baik untuk Indonesia,” ujar seorang pejabat Pertamina.
Rapat ini menggambarkan semakin meningkatnya perhatian pemerintah dan DPR terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya energi di Indonesia. Desakan ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di dalam Pertamina, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjaga sumber daya alam Indonesia.
Dengan adanya kerja sama yang solid antara DPR dan manajemen Pertamina, masyarakat Indonesia diharapkan mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya migas yang melimpah di negara ini. Di tengah tantangan yang ada, tekad dan tindakan nyata dari semua pihak akan sangat berpengaruh terhadap masa depan industri migas nasional.
