Danantara Siap Selesaikan Utang KCIC Tanpa Anggaran Negara
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa Danantara memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa perlu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan dalam acara Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Danantara, sebagai pengelola dividen BUMN, menerima sekitar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun dari dividen tahunan. Jumlah tersebut cukup untuk menutupi kewajiban bunga tahunan KCIC yang mencapai sekitar Rp2 triliun. “Kami sedang menunggu kajian teknis dari Danantara untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat,” ujar Sri Mulyani.
Menteri Keuangan menambahkan, Danantara kini tengah mengevaluasi struktur pembayaran utang dan sedang mempertimbangkan anggota yang terlibat dalam proses tersebut. Sri Mulyani menekankan pentingnya kejelasan struktur pembayaran dari China Development Bank (CDB), yang membiayai proyek ini. “Mereka harus memastikan tidak ada masalah dalam struktur pembayaran utang,” katanya.
Menurut Sri Mulyani, tahun ini Danantara telah memisahkan seluruh dividen yang sebelumnya masuk ke kas negara untuk dikelola secara langsung. Langkah ini dinilai dapat memperkuat kemampuan Danantara dalam menyelesaikan pembayaran utang KCIC. “Ini berarti Danantara mampu memanage pembayaran utang ini, bukan APBN yang akan menanggung,” terangnya.
Sementara itu, total investasi untuk proyek KCIC ditaksir sekitar USD 7,27 miliar, setara dengan Rp120,38 triliun, dan sebesar 75% dari nilai tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan suku bunga 2% per tahun. Saat ini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang sedang dikaji Danantara, yakni pelimpahan utang kepada pemerintah atau penambahan investasi dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Meskipun opsi-opsi ini belum final, Sri Mulyani mendorong Danantara untuk berperan aktif dalam penyelesaian utang tersebut. “Kami ingin Danantara menjadi pendorong utama dalam hal pembayaran utang ini,” tambahnya.
Sri Mulyani juga mengingatkan agar Danantara mengoptimalkan penempatan dananya agar lebih produktif. Beberapa dana tersebut sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Dengan potensi kenaikan nilai dividen dari BUMN setiap tahunnya, keberlangsungan dan stabilitas keuangan Danantara diharapkan dapat terus terjaga untuk periode mendatang.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan APBN dalam menanggung beban utang proyek KCIC, sambil mendorong agar Danantara dapat mengelola dividen secara efektif dan efisien demi kepentingan proyek kereta cepat yang sedang berjalan.
