Penetapan gaji karyawan dan pengurus koperasi harus dilakukan secara transparan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi. Menurut Ari Sedesa, pakar koperasi, honor pengurus atau gaji karyawan tidak bisa ditentukan sembarangan. Semua keputusan harus dibahas dan disepakati bersama anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), sebagai forum tertinggi koperasi. (blitarkawentar.jawapos.com)
Ari menegaskan bahwa penentuan gaji tidak berdasarkan besar modal koperasi, melainkan kemampuan usaha koperasi menghasilkan laba. Mengambil honor dari modal dapat berbahaya dan menggerus aset koperasi. Fokus utama harus menjaga kesehatan usaha. (blitarkawentar.jawapos.com)
Dalam praktiknya, koperasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keduanya mengatur bahwa pengurus dan karyawan koperasi dapat menerima honor atau upah sebagaimana pekerja pada umumnya. Namun, besarannya tidak diatur secara spesifik. Semua ditentukan di RAT dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan koperasi. (blitarkawentar.jawapos.com)
Selain itu, prinsip keadilan dan akuntabilitas wajib dijunjung. Koperasi harus transparan dalam mencatat dan melaporkan pembayaran insentif kepada anggota agar tidak menimbulkan kecurigaan. (blitarkawentar.jawapos.com)
Sebagai gambaran, di Koperasi Merah Putih, gaji bulanan untuk beberapa posisi berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp25.000.000, tergantung jabatan dan tanggung jawab. (lensanusantara.co.id)
Dengan demikian, penetapan gaji di koperasi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan koperasi, serta melalui kesepakatan bersama anggota.
