BUMD Harus Jadi Motor Pembangunan Ekonomi Lokal yang Inklusif
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan pentingnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan acara Sharing Knowledge tentang praktik terbaik dalam pembinaan BUMD di Command Centre BSKDN, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).
Yusharto menjelaskan bahwa pembinaan BUMD tidak boleh terfokus pada pemenuhan aspek administratif atau kepatuhan terhadap regulasi semata. “Pembinaan terhadap BUMD adalah proses strategis yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan daerah,” jelasnya. Ia menekankan bahwa peran BUMD sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas penyediaan barang dan jasa publik, serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, Yusharto mengakui bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMD. Dipaparkannya, berbagai masalah mulai dari tata kelola yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya manusia, hingga ketimpangan dalam pembinaan di berbagai daerah perlu diperhatikan. “Kegiatan ini diharapkan menjadi momen produktif untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menemukan solusi atas berbagai kendala yang selama ini kita hadapi,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti empat aspek penting yang harus menjadi fokus dalam pembinaan BUMD. Pertama, penyediaan teknologi informasi dan pengelolaan data yang baik. Kedua, manajemen talenta yang profesional untuk meningkatkan kualitas kinerja. Ketiga, tata kelola yang adaptif untuk menghadapi dinamika perubahan. Terakhir, penguatan kolaborasi antarusaha agar dapat saling mendukung dan berkembang bersama.
“Keempat aspek ini merupakan kunci keberhasilan dalam pembinaan BUMD yang lebih baik,” tambahnya.
Sikap pemerintah dalam mendukung optimalisasi BUMD sangat relevan bagi masyarakat lokal, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi. Dengan meningkatnya peran BUMD diharapkan akan terjadi penguatan ekonomi regional, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas layanan publik yang lebih baik dan terbukanya peluang kerja merupakan aspek penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kaitannya dengan implikasi lokal, keberhasilan BUMD dalam menjalankan fungsinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya akan menguntungkan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada keberadaan BUMD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis menjadi semakin penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan adanya fokus yang jelas dari BSKDN, harapan untuk menghadirkan BUMD yang lebih berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat semakin terbuka lebar. Para pelaku usaha di daerah diharapkan dapat melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga BUMD dapat benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
