Kementerian Haji dan Umrah Siap Diluncurkan: BP Haji Menyatakan Kesiapan Penuh
Jakarta – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan kesiapannya untuk menjalankan peran baru sebagai Kementerian Haji dan Umrah, setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI mengenai perubahan nomenklatur tersebut. Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa lembaganya sudah siap untuk menjalankan amanah yang diberikan, meskipun pengesahan formal masih menunggu rapat paripurna DPR.
Irfan mengungkapkan, “Kalau istilah di pesantren, sami’na wa atho’na. Diperintah sebagai badan, kami siap; diperintah sebagai kementerian, juga siap. Namun, memang akan lebih leluasa jika berbentuk kementerian.” Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen BP Haji dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai badan maupun sebagai kementerian.
Meskipun BP Haji tidak hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR, pihaknya tetap memberikan masukan melalui tim teknis yang ada. “Kami bersyukur jika nantinya disahkan menjadi kementerian, tetapi ini juga menjadi amanah besar yang harus kami jaga,” lanjutnya. Irfan menegaskan, kepercayaan yang diberikan oleh Presiden dan DPR harus dibalas dengan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji.
BP Haji sendiri telah mempersiapkan diri untuk dua kemungkinan hasil, apakah tetap dalam bentuk badan atau bertransformasi menjadi kementerian. Kesiapan tersebut termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan. “Kami sudah menyiapkan ratusan SOP, mulai dari pendaftaran jamaah hingga layanan lainnya. Kami tinggal menyesuaikan dengan format yang ada,” jelas Irfan.
Ia juga menambahkan bahwa perubahan status kelembagaan ini akan membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Ini merupakan tanggung jawab luar biasa. Semua mata akan tertuju kepada kami, dan kami harus memastikan performa pelayanan yang terbaik,” tegasnya.
Terkait penyesuaian struktur organisasi, Irfan mengatakan tidak ada perubahan signifikan di tingkat pusat. Namun, di tingkat daerah, akan ada penyesuaian personel dari struktur Kementerian Agama. “Untuk pusat, sementara ini tidak banyak tambahan, tetapi di daerah, kami akan menarik sebagian Kepala Bidang dan Kasi Haji untuk masuk dalam struktur Kanwil atau Kantor Kementerian Haji,” imbuhnya.
Transformasi ini diharapkan bisa meningkatkan layanan bagi jamaah haji, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih terintegrasi. Sebagai langkah awal, BP Haji akan berfokus pada pelaksanaan SOP yang sudah disusun, menyesuaikan dengan status yang akan ditetapkan.
Secara keseluruhan, peralihan dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan kualitas layanan yang diterima jamaah bisa meningkat, sehingga pengalaman menjalankan ibadah haji menjadi lebih baik dan berkesan.
