- Ombudsman mendorong pembentukan UU untuk reforma agraria demi kepastian hukum dan keadilan.
- Perpres Nomor 86 Tahun 2018 perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih komprehensif.
- Payung hukum yang lebih kuat diharapkan dapat menyelesaikan konflik agraria secara efektif.
Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan seruan kepada pemerintah untuk merumuskan regulasi setingkat undang-undang yang dapat mengatur reforma agraria dengan lebih komprehensif. Seruan ini muncul sebagai hasil dari kajian mendalam yang dilakukan oleh Keasistenan Utama IV Ombudsman RI yang mengkhususkan perhatian pada isu agraria dan pertanahan. Keberadaan regulasi yang kuat dan jelas menjadi begitu krusial untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya tanah dan penyelesaian konflik agraria.
Dalam kajian tersebut, Ombudsman menyoroti bahwa saat ini landasan hukum reforma agraria sudah ada melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018, namun terdapat kompleksitas yang masih harus diatasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat regulasi yang berada di bawah payung Perpres tersebut, termasuk peraturan menteri yang berhubungan. Reformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar revisi, tetapi juga harus menciptakan suatu kerangka hukum yang mampu mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik di lapangan.
Banyaknya konflik agraria yang terjadi menuntut adanya payung hukum yang lebih tangguh, di mana Ombudsman menekankan bahwa regulasi yang baru sebaiknya berbentuk undang-undang yang dapat mengatur reforma agraria secara lebih sistematis dan terpadu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan negara dapat terjamin, serta mendukung keberlangsungan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya perangkat hukum yang lebih baik, diharapkan pengelolaan agraria di Blitar dan seluruh Indonesia akan lebih optimal, mendorong keadilan sosial dan ekonomi bagi semua kalangan.