- 22 siswa di Blitar mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis.
- Dugaan zat arsenik dalam makanan perlu diselidiki lebih lanjut untuk mencegah risiko kesehatan.
- Pentingnya analisis sumber kontaminasi makanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kota Blitar dikejutkan oleh kejadian yang melibatkan sejumlah siswa dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kepanjenkidul, yang mengalami mual dan muntah setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 17 September 2023. Sejumlah 22 siswa yang mengalami gejala keracunan telah mendapatkan perawatan medis dan kini telah berangsur pulih dan dipulangkan. Muncul dugaan bahwa menu MBG yang disajikan mengandung arsenik, senyawa berbahaya yang perlu diselidiki lebih lanjut.
Titik Nur Azizah, Koordinator Wilayah BGN Kota Blitar, menyatakan bahwa indikasi adanya arsenik dalam makanan tersebut harus ditelusuri lebih dalam. "Kami masih menunggu hasil laboratorium setelah mengirimkan sampel makanan ke Surabaya. Kemungkinan adanya kontaminasi arsenik berasal dari pestisida yang digunakan pada bahan baku," ungkapnya. Penyidikan segera diperlukan untuk memastikan sumber kontaminasi dan dampaknya terhadap kesehatan siswa.
Arsenik, menurut laman World Health Organization (WHO), merupakan komponen alami di Bumi yang dapat ditemukan di udara, air, dan tanah. Senyawa ini berbahaya terutama dalam bentuk anorganik, di mana paparan jangka panjang bisa menyebabkan keracunan arsenik kronis yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, termasuk terjadinya lesi kulit dan kanker kulit.
Dari perspektif akademis, Guru Besar Teknik Pangan dari IPB, Nuri Andarwulan, menekankan pentingnya melakukan analisis yang jelas terhadap makanan yang diduga terkontaminasi. "Penting untuk mengetahui dengan pasti di mana arsenik ditemukan, apakah itu dari nasi, kacang kapri, tahu, atau jenis makanan lainnya," tegasnya. Situasi ini menjadi pengingat serius bagi masyarakat Blitar untuk lebih memperhatikan keamanan pangan, serta mendorong otoritas setempat untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi makanan di sekolah-sekolah.