- DPRD Kota Blitar mendesak Pemkot untuk tidak hanya bergantung pada langkah administratif dalam meningkatkan PAD.
- Identifikasi akar masalah mutlak diperlukan untuk menyusun rencana aksi yang efektif.
- Pengoptimalan pajak dan peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak menjadi fokus utama dalam mengatasi penurunan PAD.
Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar menarik perhatian anggota DPRD Kota Blitar, yang menilai perlunya penanganan mendalam terhadap masalah ini. Dalam rapat yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Totok Sugiarto, menekankan bahwa Pemkot tidak cukup hanya menjalankan langkah administratif semata. Menurutnya, identifikasi akar masalah sangat penting agar potensi penurunan PAD di tahun-tahun mendatang dapat dihindari.
Totok Sugiarto menegaskan perlunya rencana aksi konkret yang dapat diukur dan diimplementasikan. Ia mengingatkan bahwa sekadar berbagi surat dan dokumen tidak akan menyelesaikan permasalahan mendasar yang mempengaruhi penerimaan daerah. Oleh karena itu, Pemkot harus berfokus pada penyelesaian yang nyata dan bukan hanya pada tindakan normatif yang tidak memberikan dampak signifikan.
DPRD mengharapkan Pemkot untuk menuntaskan masalah-masalah yang mempengaruhi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penghentian program paving block yang selama ini dirasa berdampak pada kepuasan masyarakat dan potensi pendapatan daerah. Bersama-sama, DPRD dan Pemkot diharapkan dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk memastikan PAD Kota Blitar tidak terus menurun di masa depan.