Banjir Bandang di Pakistan Tewaskan 368 Orang, Otoritas Dikecam Terkait Penanganan Bencana
JAKARTA, CNN Indonesia – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pakistan, terutama Khyber Pakhtunkhwa, telah mengakibatkan 368 kematian dan merusak infrastruktur vital. Kejadian ini memicu kritik pedas terhadap Otoritas Manajemen Bencana Nasional (NDMA) Pakistan yang dianggap gagal dalam penanganan situasi darurat.
Banjir dan hujan lebat juga melanda Punjab Selatan, mengakibatkan ribuan keluarga terpaksa mengungsi akibat luapan Sungai Indus, Chenab, dan Sutlej. Ibu kota keuangan Pakistan, Karachi, juga mengalami lumpuh total akibat hujan deras yang baru-baru ini mengguyur wilayah tersebut. Dalam kondisi yang seharusnya membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi, laporan audit mengekspos masalah serius dalam pengelolaan dana dan mandat NDMA.
Salah satu temuan mencolok dalam laporan audit adalah penggunaan dana tidak sah sebesar 23,254 juta rupee (sekitar Rp1,3 miliar) dari Dana NDMA, yang seharusnya digunakan untuk kesiapsiagaan bencana, untuk kegiatan manajemen acara. Selain itu, terdapat kontrak senilai 5,674 miliar rupee (sekitar Rp327 miliar) yang diberikan kepada perusahaan milik negara untuk proyek saluran Gujjar dan Orangi di Karachi, dengan penetapan harga yang dinilai terlalu tinggi dan rendahnya transparansi.
Lebih jauh lagi, pengadaan tenda untuk pengungsi dilakukan melalui sistem pra-kualifikasi daripada lelang terbuka, yang mengakibatkan kerugian sebesar 4,829 miliar rupee. Praktik ini menyoroti kelalaian serius dan dugaan korupsi yang merugikan masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi oleh NDMA.
Dalam berbagai situasi darurat sebelumnya, kehadiran dan operasi penyelamatan yang dipimpin oleh NDMA nyaris tidak terlihat. Distribusi bantuan juga berjalan lambat, dengan mayoritas bantuan berasal dari otoritas bencana provinsi, militer, dan organisasi masyarakat sipil, bukan dari NDMA. Hal ini meningkatkan rasa frustrasi di kalangan publik terhadap kinerja lembaga tersebut.
Laporan Auditor Jenderal Pakistan (AGP) mencatat adanya ketidakpuasan yang meluas terhadap kinerja NDMA, terutama dalam pembuatan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan, dan tindakan di lapangan. Dengan temuan ini, harapan akan peningkatan akuntabilitas dan reformasi kini semakin mendesak.
Ke depan, temuan AGP harus dijadikan momentum bagi pengusutan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana. Hanya dengan langkah tegas seperti ini, masyarakat dapat kembali mempercayai NDMA sebagai lembaga yang seharusnya melindungi mereka di saat bencana.
Krisis ini menjadi panggilan untuk bertindak, baik dari pemerintah Pakistan maupun lembaga-lembaga terkait, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Penanganan bencana yang lebih baik dan transparan adalah kunci untuk menjaga keselamatan dan kepercayaan masyarakat.
