Pemerintah AS Salurkan Dana Rp4 Triliun untuk Bantuan Keamanan di Lebanon
Jakarta, CNN Indonesia — Pekan ini, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menyetujui investasi sebesar US$230 juta, setara dengan hampir Rp4 triliun, untuk mendukung Lebanon dalam upaya melucuti kelompok bersenjata Hizbullah. Pendanaan ini terdiri dari US$190 juta bagi Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) dan US$40 juta untuk Pasukan Keamanan Dalam Negeri.
Sumber dari Kongres AS menginformasikan bahwa dana tersebut dicairkan menjelang akhir tahun fiskal pada 30 September, meskipun saat ini pemerintahan Trump menghadapi ancaman shutdown setelah Senat gagal meloloskan Rancangan Undang-Undang Anggaran terbaru. Dana ini dipandang krusial, mengingat kemampuan Pasukan Keamanan Dalam Negeri untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan dalam negeri, sehingga LAF dapat fokus pada misi-misi penting lainnya. “Untuk negara kecil seperti Lebanon, ini sangat signifikan,” ujar sumber anonim tersebut, seperti dilansir Reuters.
Pencairan dana ini terjadi di tengah pengetatan anggaran bantuan luar negeri oleh pemerintah AS, yang sedang mengalihkan fokus pada kepentingan domestik. Namun, langkah ini juga menunjukkan prioritas administrasi Trump dalam menyelesaikan konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas. Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataan resmi mengonfirmasi bahwa bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung Lebanon dalam menegakkan kedaulatan dan menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang ditetapkan pada Agustus 2006 untuk mengakhiri konflik antara Hizbullah dan Israel.
Sebelumnya, Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam mengajukan permohonan kepada tentara AS untuk menyusun rencana yang memastikan semua senjata di Lebanon berada di tangan pasukan keamanan paling lambat akhir tahun ini. Di sisi lain, Hizbullah menolak seruan untuk menyerahkan senjatanya sejak pecahnya perang dengan Israel.
Ini adalah perkembangan yang menunjukkan betapa pentingnya peran Lebanon dalam stabilitas regional, serta tantangan yang dihadapi dalam melucuti kelompok bersenjata yang telah berakar di negara tersebut. Meskipun bantuan militer ini diharapkan dapat mengatasi masalah keamanan, situasi di lapangan tetap rumit mengingat ketegangan yang terus berlangsung antara Hizbullah dan negara-negara lain di kawasan.
Dalam konteks yang lebih luas, dukungan finansial ini juga menggambarkan ketidakpastian dan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, serta kebutuhan mendesak untuk penegakan hukum yang lebih baik di Lebanon. Bagi banyak pihak, pertanyaannya kini adalah seberapa efektif bantuan ini akan diterima dan diimplementasikan mengingat realitas politik dan keamanan yang kompleks di Lebanon.
Dengan latar belakang tersebut, perhatian internasional akan terus tertuju pada perkembangan di Lebanon sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah.
