Pemerintah AS Larang Mahmud Abbas Hadiri Sidang Umum PBB, Negara Eropa Akan Akui Palestina
Jakarta, CNN Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah kontroversial dengan melarang Presiden Palestina, Mahmud Abbas, untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung di New York bulan depan. Larangan ini juga berlaku bagi sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina lainnya yang namanya dicatat dalam daftar penolakan visa oleh Kementerian Luar Negeri AS.
Langkah ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataan yang dikutip oleh AFP, di mana mereka menyebutkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan komitmen AS sebagai tuan rumah PBB. “Abbas terdampak oleh tindakan ini bersama dengan sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina lainnya,” bunyi pernyataan tersebut. Pendekatan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, terutama menjelang Sidang Umum PBB yang diharapkan menjadi momentum bagi pengakuan negara Palestina.
Di tengah larangan ini, beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, Kanada, dan Australia, mengkonfirmasi rencana mereka untuk mengakui kedaulatan Palestina. Perancis, dalam khususnya, menjadi sorotan setelah dituduh oleh AS dan Israel mengaitkan kebijakan pengakuan tersebut sebagai dukungan kepada Hamas. Tuduhan ini nampaknya merupakan upaya untuk mengekang dukungan internasional bagi Palestina serta menanggapi tekanan yang semakin meningkat terhadap Israel akibat agresi militernya di Jalur Gaza.
Konflik di wilayah itu semakin memanas sejak mulai terjadinya serangan brutal Israel pada 7 Oktober 2023, yang telah menyebabkan lebih dari 60.000 warga Palestina tewas, termasuk lebih dari 18.000 anak-anak. Dokumen-dokumen yang dirilis oleh Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat bahwa hanya sekitar 86 truk bantuan yang diizinkan masuk setiap hari ke wilayah tersebut, jauh dari jumlah minimum 600 truk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terjebak dalam kondisi yang semakin buruk.
Rentetan serangan menyebabkan penderitaan yang mendalam di Gaza, dengan banyak warga Palestina mengalami kekurangan pangan yang parah. Berbagai organisasi kemanusiaan dan ahli PBB telah menyerukan dilakukannya gencatan senjata permanen untuk memberikan kesempatan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan serta pemulihan psikologis bagi mereka yang terpengaruh oleh perang yang berkepanjangan ini. Mereka menyebut situasi saat ini sebagai “generasi yang hilang”.
Dalam konteks ini, Inggris melontarkan ancaman akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mendukung upaya gencatan senjata di Gaza. Desakan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih dialogis dan diplomatis semakin mendesak, mengingat besarnya dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik ini.
Dengan situasi yang terus berlanjut, masyarakat internasional diharapkan memperhatikan masalah yang berkembang di Palestina dan mendesak untuk penyelesaian yang damai serta berkelanjutan. Langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara Eropa menunjukkan adanya perubahan dalam dukungan bagi kedaulatan Palestina, meskipun tantangan dari AS dan Israel masih akan menjadi sorotan utama di panggung global.
