Anggota DPRD Gorontalo Viral karena Ucapan Kontroversial tentang “Merampok” Uang Negara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang menampilkan ucapannya tentang “merampok uang negara” viral di media sosial. Pernyataan tersebut mengundang beragam reaksi negatif dari masyarakat dan menimbulkan polemik mengenai etika pejabat publik.
Video berdurasi 1 menit 5 detik ini menunjukkan Wahyudin Moridu, yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berbincang dengan seorang wanita di dalam mobil yang melintasi bandara Djalaluddin Gorontalo. Dalam rekaman tersebut, sang wanita menanyakan tujuan mereka, dan Wahyudin menjawab bahwa mereka akan pergi ke Makassar menggunakan uang negara.
Lebih lanjut, ia menegaskan dengan nada tegas, “Kita akan merampok uang negara, menghabiskan uang negara, menjadikan negara ini miskin.” Ucapannya diakhiri dengan tawa, di mana ia juga menyebut bahwa ia sedang bersama selingkuhannya. Dalam video itu, ia mengidentifikasi dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dengan masa jabatan aktif hingga tahun 2031 mendatang.
Kehadiran video tersebut di media sosial, termasuk TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, langsung memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Masyarakat mengecam pernyataannya sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merugikan citra DPRD. Banyak netizen mengungkapkan kekecewaan terhadap perilaku seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Dari sudut pandang masyarakat, pernyataan Wahyudin menjadi refleksi menyedihkan tentang etika dan integritas pejabat publik di Indonesia. Kerap kali, perilaku semacam ini mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Pengawasan dan akuntabilitas publik terhadap para wakil rakyat diperlukan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.
Sementara itu, interaksi sosial yang tercipta melalui media online menunjukkan betapa kuatnya suara masyarakat dalam menyuarakan pandangan mereka terhadap tindakan pejabat publik. Ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih serius dalam mengawasi integritas dan etika anggota legislatif.
Dalam kesempatan ini, perlu diingat bahwa anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat. Ucapan dan tindakan mereka menjadi cerminan dari sistem politik dan tata kelola pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan pihak berwenang dapat segera mengambil langkah konkret untuk menanggapi situasi ini, agar tercipta iklim politik yang lebih baik dan penuh kepercayaan.
Sebagai penutup, pernyataan kontroversial Wahyudin Moridu memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dan pejabat publik bahwa setiap kata dan tindakan memiliki konsekuensi. Sebuah ungkapan yang tidak bijak dapat berujung pada penurunan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat, serta mempengaruhi stabilitas dan moralitas politik di Indonesia. Ke depannya, diharapkan ada peningkatan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat dan pejabat pengambil keputusan tentang pentingnya etika dalam menjalankan tugas mereka.
