Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp300 Triliun Hingga 2026
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp300 triliun pada 2026 tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus penggunaan anggaran tersebut akan sepenuhnya terarah pada intervensi gizi.
Dadan menjelaskan bahwa infrastruktur pendukung program MBG ditargetkan selesai pada tahun 2025 melalui skema kemitraan. “Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh mitra kerja, di mana 90 persen dari totalnya akan selesai tahun ini. Jadi, tahun depan tidak akan ada pembangunan infrastruktur baru,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan 2026 di Jakarta Selatan, pada Jumat (13/8).
Penambahan anggaran ini rencananya akan memfasilitasi 82 juta penerima manfaat MBG, yang mencakup kategori siswa, mahasiswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dadan menambahkan bahwa kebutuhan untuk intervensi gizi tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per hari, mewakili total anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan.
“Sangat penting untuk diingat bahwa alokasi anggaran ini sepenuhnya ditujukan untuk intervensi gizi, yang sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sebelum konferensi pers tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa BGN sedang mempersiapkan 14.000 SPPG baru dengan dukungan mitra. Menariknya, biaya pembangunan SPPG ini tidak akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan bersumber dari kerja sama dengan berbagai mitra.
Beberapa mitra BGN yang terlibat dalam pembangunan SPPG termasuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN), organisasi masyarakat Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta TNI. Dadan merinci, “Hingga saat ini, program MBG baru menyerap Rp8,2 triliun yang secara khusus difokuskan pada intervensi gizi, sementara pembangunan satuan pelayanan ini ditangani oleh para mitra.”
Harapannya, melalui program ini, jumlah masyarakat yang mendapatkan akses makanan bergizi akan terus meningkat, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting.
Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam melaksanakan program ini menjadi semakin jelas, di mana fokus utama tetap pada kebutuhan gizi masyarakat. Dadan berharap upaya ini tidak hanya memperbaiki status gizi individu, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan generasi mendatang.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara BGN dan mitra sangat diharapkan agar program ini dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Menurut Dadan, setiap langkah yang diambil pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
