Aksi Anarkis Akibat Tewasnya Pengemudi Ojek Online, Halte dan Pagar DPR Rusak Parah

Kerusuhan di Jakarta Akibat Kenaikan Tunjangan DPR: Fasilitas Umum Terbakar dan Kerugian Masyarakat Meningkat

Jakarta, 30 Agustus 2025 – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan orang di Jakarta berujung kerusuhan setelah demonstrasi memprotes kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berubah anarkis. Dalam insiden yang terjadi pada Jumat (29/8) hingga Sabtu dini hari, sejumlah halte dan pagar Gedung DPR terbakar dan rusak parah, menyisakan dampak signifikan bagi warga Ibu Kota.

Aksi massa ini diwarnai provokasi setelah tewasnya seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis milik aparat keamanan dari Brigade Mobil (Brimob) pada malam sebelum demonstrasi. Kejadian ini memicu kemarahan dan frustrasi di kalangan para pengemudi ojek online, yang kemudian ikut meramaikan aksi protes.

“Setelah insiden tersebut, banyak yang merasa tidak aman. Kejadian tersebut mengubah tujuan awal demonstrasi yang damai menjadi aksi anarkis,” ungkap Rudi, seorang pengemudi ojek yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Ia menambahkan bahwa semangat aksi untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah telah ternodai oleh tindakan vandalisme.

Situasi semakin memanas ketika massa mulai merusak fasilitas umum, dengan sejumlah mobil dan halte yang terparkir di sekitar lokasi menjadi target pembakaran. Menurut laporan, sedikitnya delapan kendaraan dibakar selama kericuhan, menggambarkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh aksi unjuk rasa ini.

Pihak kepolisian dan TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Meski pada Sabtu pagi situasi telah relatif kondusif, petugas terus memantau perkembangan dan melakukan pengamanan tambahan di sekitar gedung MPR-DPR-DPD RI untuk mencegah terjadinya kerusuhan susulan. Sejumlah petugas bersenjata lengkap tampak berjaga, mengingat ketegangan yang masih terasa di kalangan masyarakat.

Kepala Polres Jakarta Pusat, Kombes Pol Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi selama aksi demonstrasi. “Kami berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, serta menegakkan hukum terhadap siapapun yang berusaha merusak fasilitas umum,” ujarnya.

Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari protes yang lebih luas mengenai kebijakan pemerintah terkait tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak proporsional, terutama di tengah keadaan ekonomi yang sulit akibat pandemi. Banyak kelompok masyarakat merasa bahwa kenaikan tunjangan ini tidak sejalan dengan kondisi kehidupan mereka yang semakin sulit.

Dampak dari insiden ini tidak hanya dirasakan oleh pengemudi ojek, tetapi juga oleh warga yang menggunakan fasilitas umum tersebut. Kerusakan yang terjadi di ruas-ruas jalan, terutama di kawasan Jenderal Sudirman, mempengaruhi mobilitas dan kenyamanan masyarakat sehari-hari.

Sejumlah aktivis juga menyoroti pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah keadilan sosial ini. “Aksi unjuk rasa harus menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan menjadi ajang kekerasan,” kata Andi, seorang aktivis kemanusiaan.

Kejadian ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat. Dengan situasi yang masih rawan, diharapkan pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terulangnya aksi serupa di masa mendatang.