Wakil Ketua DPR: Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa Ahmad Sahroni belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR. Saat ditemui di gedung Parlemen pada Rabu, Saan menyatakan bahwa Sahroni saat ini berstatus sebagai kader Partai NasDem yang dinonaktifkan oleh partainya.
“Belum ada pengunduran diri dari Ahmad Sahroni. Kita akan cek perkembangannya,” ujar Saan.
Lebih lanjut, Saan menjelaskan bahwa dalam kebijakan partai, Sahroni dan rekannya, Nafa Urbach, telah dinonaktifkan dari keanggotaan DPR. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem telah mengirimkan surat kepada fraksi yang kemudian diteruskan ke Sekretariat Jenderal DPR. Surat tersebut ditujukan untuk menghentikan semua hak-hak yang dimiliki oleh keduanya, termasuk hak gaji sebagai anggota legislatif.
“Saat ini, kami sedang menunggu proses penghentian gaji Sahroni dan Nafa Urbach yang tengah berlangsung di Sekretariat Jenderal DPR serta Mahkamah Kehormatan Dewan,” tambahnya.
Kebijakan penonaktifan terhadap beberapa anggota DPR ini muncul sebagai respons terhadap sorotan publik yang meningkat. Sejumlah partai politik, termasuk NasDem, telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota-anggotanya di Senayan. Ini termasuk anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR RI.
Dalam perkembangan terbaru, selain Sahroni dan Nafa Urbach, terdapat juga anggota DPR lainnya yang dinonaktifkan, seperti Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
Aksi protes yang menyertai penonaktifan ini telah menyebabkan beberapa kediaman anggota DPR dijarah. Beberapa rumah yang menjadi target di antaranya adalah rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Tak hanya itu, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut menjadi sasaran kerusuhan.
Langkah penonaktifan ini menyoroti semakin tingginya tekanan dari masyarakat terhadap para wakil rakyat, yang diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor legislatif. Publik mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap para politisi yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Dalam konteks ini, Saan Mustopa menegaskan pentingnya mengikuti prosedur dan memastikan semua langkah diambil sesuai dengan aturan yang berlaku, sambil tetap memperhatikan situsi yang berkembang di lapangan. Dia berharap bahwa keputusan yang diambil ini mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga legislatif.
“Saat ini kita harus bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat. Keputusan ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR,” tutup Saan.
Langkah-langkah berikutnya akan terus dipantau, dan diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang masa depan anggota DPR yang dinonaktifkan tersebut.
