PT Adhi Karya Memastikan Pelunasan Piutang Proyek LRT Jabodebek Terkait KAI pada 2025
Jakarta – PT Adhi Karya Persero Tbk (ADHI) mengonfirmasi bahwa piutang proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp2,2 triliun akan dibayarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) paling cepat pada akhir tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, dalam acara Public Expose Live di Jakarta pada Senin.
Entus menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menegaskan bahwa pembayaran piutang tersebut akan dilakukan melalui KAI, yang akan melakukan pelunasan secara penuh kepada Adhi Karya. “Pembayaran itu nanti akan dilakukan melalui KAI, misalnya dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi ke KAI,” ungkapnya.
Saat ini, perusahaan tengah melakukan kajian untuk menilai angka komersial dari pembayaran utang tersebut. Menurut Entus, pelunasan piutang proyek LRT ini akan sangat membantu Adhi Karya dalam menyelesaikan sejumlah kewajiban. “Tanpa ini pun, pada 2024 kita sudah merencanakan untuk menurunkan utang ke supplier sekitar Rp4 triliun dan utang ke perbankan sebesar Rp2,4 triliun. Jika ini cair, utang dapat lebih berkurang dan menjadi modal kerja di masa depan,” tambahnya.
Selanjutnya, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menegaskan bahwa proses pelunasan piutang saat ini sedang dalam tahap diskusi dengan pihak Kementerian Keuangan, PT KAI, dan Danantara Indonesia. Dia menargetkan agar proses ini dapat diselesaikan secepatnya, dengan target akhir 2025.
Bani berharap bahwa pembayaran piutang LRT yang terbesar ini segera terlaksana, dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi kestabilan keuangan perusahaan. “Piutang yang ada saat ini mayoritas berasal dari LRT yang hingga kini masih dalam proses negosiasi dengan KAI, Kemenkeu, dan Danantara untuk penyelesaiannya,” terangnya.
Pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama, yang membentang sepanjang 44 km, awalnya didanai oleh pemerintah melalui skema PMN. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, dana sebesar Rp23,3 triliun dialokasikan dari total nilai kontrak Rp25,5 triliun. Pada 2016, regulasi ini direvisi melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016, yang juga memberikan tugas kepada Adhi Karya untuk membangun gudang depo, selain mengerjakan konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasional. Proyek LRT Jabodebek secara keseluruhan menelan biaya hingga Rp32,5 triliun.
Adhi Karya bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik dan saat ini tengah bekerja keras untuk menyelesaikan semua kewajiban finansial terkait proyek yang diproyeksikan mampu mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Jabodetabek.
Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, Adhi Karya berharap dapat memperkuat posisi keuangannya dan melanjutkan berbagai proyek infrastruktur penting di Indonesia ke depannya.
