Pemkot Malang Siap Beri Sanksi kepada Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Kota Malang mengambil langkah tegas dengan berencana menjatuhkan sanksi kepada Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang terbukti menyajikan makanan tidak layak konsumsi. Kebijakan ini muncul setelah ditemukannya masalah serius pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan untuk siswa di SDN Dinoyo 2.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh SPPG, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan. “Kami sudah menyampaikan kepada seluruh koordinator dan satgas. SOP harus tetap diikuti dengan cermat dan teliti,” ujar Wahyu dalam konferensi pers pada Selasa (14/10).
Perhatian utama saat ini adalah peran guru dalam pengawasan distribusi MBG. Wahyu menginstruksikan agar para guru melakukan pengecekan awal terhadap makanan sebelum disajikan kepada siswa. “Saya minta ada tester. Setelah diperiksa, ternyata ada bau yang mencurigakan. Ini menjadi alasan bagi guru untuk mengembalikan makanan tersebut,” tegasnya.
Masalah ini berawal dari pengiriman lauk ayam suwir ke SDN Dinoyo 2 pada Kamis (9/10) lalu, di mana pihak sekolah menemukan bau tak sedap saat melakukan penyaringan makanan. Hal ini mendorong mereka untuk menarik kembali menu MBG tersebut dan hanya memberikan susu kepada 492 siswa yang terdaftar.
Wali Kota Wahyu juga telah menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Malang untuk segera melakukan pengecekan lebih lanjut. “Kami akan menunggu hasil uji laboratorium terkait makanan tersebut. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan langkah tegas Pemkot Malang selanjutnya,” jelasnya. Dia menambahkan bahwa pelanggaran yang ditemukan akan dicatat dan dilaporkan ke pemerintah pusat.
Kepala-kepala SPPG telah dipanggil untuk diingatkan kembali mengenai pentingnya menjalankan SOP dengan ketat dan menjaga kualitas makanan yang disajikan. “Setelah adanya kejadian ini, saya minta agar SOP tetap dijalankan. Pelanggaran yang terjadi akan mendapatkan sanksi tegas,” pungkas Wahyu.
Kejadian ini menyoroti bagaimana mutu makanan di program pemerintah dapat berdampak langsung pada kesehatan siswa. Masyarakat diimbau untuk lebih aktif dalam mengawasi kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak mereka, terutama di program gizi pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendidikan gizi serta kesehatan anak.
Langkah tegas Pemkot Malang ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah yang ada, tetapi juga mendorong peningkatan standar kualitas makanan di sekolah-sekolah lain. Dengan partisipasi semua pihak, termasuk orang tua dan guru, diharapkan kejadian serupa tidak terulang dan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat terjaga dengan baik.
