Pemkot Blitar Terpaksa Pangkas 20 Pos Anggaran Akibat Pemotongan Dana Pusat Rp114 Miliar

Pemkot Blitar Hadapi Pemotongan Dana Transfer Daerah Rp114 Miliar

Blitar, (beritajatim.com) – Pemkot Blitar kini menghadapi tantangan besar setelah pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp114 miliar. Imbas dari pemotongan ini, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menyampaikan bahwa 20 pos belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan terpaksa dilakukan efisiensi.

“Bantuan sosial, perjalanan dinas, dan anggaran publikasi adalah beberapa item yang harus disesuaikan anggarannya,” ungkap Syahrul pada Senin, 6 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa pemotongan ini sangat terasa, mengingat sekitar 80% dari total APBD Kota Blitar yang berkisar Rp1 triliun bergantung pada dana transfer pusat.

Dengan pengurangan dana, APBD yang semula direncanakan mencapai Rp955 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp840 miliar. Hal ini tentunya akan memengaruhi banyak program yang sudah direncanakan, termasuk yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), juga menyuarakan kekhawatirannya. Menurutnya, dampak pemotongan dana transfer ini tidak hanya berpengaruh pada alokasi anggaran, tetapi juga pada pelayanan publik dan keberlanjutan program sosial. Beliau menyebutkan, salah satu program yang berpotensi terdampak adalah bantuan Rastra (Beras Sejahtera Daerah), yang menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu.

“Pemangkasan dana transfer dari pusat tentu berdampak besar pada program-program di Kota Blitar,” tegas Mas Ibin. Ia menambahkan, bantuan Rastra kemungkinan besar akan dievaluasi dan mungkin diubah skemanya di tahun 2026 karena keterbatasan dana.

Di tengah kondisi keuangan yang kritis, Pemkot Blitar sedang menyusun langkah antisipatif demi melindungi masyarakat. Mas Ibin menekankan komitmen untuk memastikan bantuan tetap bisa dirasakan oleh warga meski harus dalam bentuk yang berbeda.

Plan yang sedang dieksplorasi adalah pengalihan bentuk bantuan agar tetap menyentuh masyarakat yang memerlukan, meski tidak lagi dalam bentuk beras. Perubahan ini diharapkan bisa menjaga keberlangsungan layanan sosial dasar.

“Intinya, ada pemangkasan dana transfer dari pusat yang memaksa kami untuk menyesuaikan berbagai program,” ujarnya. Langkah ini diambil semata-mata untuk menyesuaikan keuangan daerah yang saat ini menghadapi tantangan berat.

Situasi ini tentu memberikan implikasi yang lebih luas bagi masyarakat Blitar, considerasi anggaran yang terbatas memaksa pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dan adaptif. Ketergantungan tinggi pada dana pusat menempatkan Pemkot Blitar dalam posisi rentan, dan dampak dari pemotongan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keterbatasan dana tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tetapi juga menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial. Kebijakan efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan strategi yang bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah situasi yang kurang menguntungkan ini. Dengan demikian, diharapkan Pemkot Blitar akan mampu bertahan dan mencari solusi terbaik demi kepentingan warga.