Pemkot Blitar Hadapi Krisis Fiskal Pasca Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Blitar – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kini berada pada situasi krisis fiskal setelah keputusan pemerintah pusat untuk memangkas dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar ini mengancam kelangsungan sejumlah program, khususnya program RT Keren yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kota Blitar, Fredy Hermawan, menekankan pentingnya penyesuaian anggaran untuk tahun 2026. “Saat ini kami sedang menyusun anggaran 2026 untuk program strategis, termasuk RT Keren. Mungkin akan ada penyesuaian seiring dengan menyusutnya kondisi fiskal daerah,” ujarnya pada Senin (6/10/2025).
Program RT Keren, yang di tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp50 juta per RT, bisa mengalami penurunan, tergantung pada besaran Dana Bagi Hasil Provinsi yang juga terancam berkurang. Meski pemkot belum dapat memastikan angka pasti pengurangan anggaran, Fredy menegaskan, hal ini masih dalam tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
Dengan total 600 RT di Kota Blitar, anggaran untuk program RT Keren pada 2025 mencapai Rp30 miliar. Namun, dengan situasi saat ini, ada kemungkinan terjadi penyusutan anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan program tersebut di tahun mendatang. “Kami akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan penyebab penurunan anggaran jika itu terjadi,” tandas Fredy.
Dampak pemangkasan dana transfer daerah ini sangat terasa bagi masyarakat. Program RT Keren bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat komunitas, sehingga penyusutan anggaran berpotensi menghambat inisiatif pembangunan yang sudah direncanakan. Keterbatasan anggaran ini juga bisa menambah beban finansial di tingkat daerah yang telah berjuang untuk mempertahankan layanan dasar.
Di tengah tantangan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengoptimalkan anggaran yang tersisa. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Pemkot Blitar untuk melakukan komunikasi transparan dengan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami situasi yang dihadapi dan bersama-sama mencari alternatif atau solusi.
Sumber-sumber terpercaya di lingkungan pemkot menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi krisis fiskal ini. Beberapa usulan yang mencuat antara lain pemanfaatan dana swadaya masyarakat dan dukungan dari sektor swasta untuk menyokong program-program yang terancam.
Ke depannya, Pemkot Blitar harus lebih kreatif dalam merumuskan kebijakan publik, agar meski dalam keterbatasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga dengan baik. Keberlanjutan pembangunan daerah perlu dijaga, dan oleh karena itu, kolaborasi dan transparansi menjadi kunci dalam melewati masa-masa sulit ini.
Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan dari masyarakat, diharapkan Pemkot Blitar dapat kembali menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan memperkuat kondisi fiskal daerah.
