Shutdown Berlanjut, PHK Massal Pegawai Federal AS Mengintai
Jakarta, CNN Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal, menyusul tidak adanya kesepakatan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran. Kejadian ini terjadi setelah pemerintah AS telah mengalami shutdown selama lima hari, dimulai setelah Senat gagal menyetujui RUU belanja tahunan pada Selasa (30/9) lalu.
Sumber terpercaya dari Reuters melaporkan bahwa negosiasi antara anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik belum membuahkan hasil. Tanpa kesepakatan anggaran fiskal terbaru, pemerintah tidak memiliki dana legal untuk membiayai operasional badan-badan federal, termasuk penggajian pegawai. Akibatnya, sebagian besar layanan publik menjadi terhambat dan pegawai non-esensial akan dirumahkan tanpa gaji.
Presiden AS, Donald Trump, dalam wawancara pekan lalu, mengungkapkan bahwa PHK massal “tidak terhindarkan” jika shutdown berlanjut. “Saat ini (PHK) sedang berlangsung,” ujar Trump ketika ditanya oleh wartawan. Hingga kini, tidak terlihat tanda-tanda kemajuan dalam negosiasi antara para pemimpin Kongres. Situasi ini semakin rumit setelah Senat dari Partai Demokrat menolak langkah pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik, yang bertujuan untuk menjaga operasional badan federal hingga 21 November.
Chuck Schumer, pemimpin Senat Demokrat, menyatakan, “Mereka (Partai Republik) menolak untuk berbicara dengan kami,” menekankan adanya ketegangan yang menghambat jalannya negosiasi. Kebuntuan anggaran ini terjadi di tengah usaha Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Dalam RUU anggaran yang sedang dibahas, terdapat ancaman bahwa subsidi kesehatan ACA ini akan kedaluwarsa, dan Partai Republik menunjukkan penolakan terhadap permintaan tersebut, menginginkan RUU anggaran yang bersih tanpa tambahan persyaratan.
Shutdown yang berkepanjangan ini tidak hanya berpotensi berdampak pada pegawai federal, tetapi juga dapat mempengaruhi layanan publik yang vital bagi masyarakat. Keterlambatan dalam pengesahan anggaran dapat menambah beban ekonomi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat umum.
Sebagai informasi tambahan, situasi ini bukanlah yang pertama kali terjadi; shutdown pemerintah AS sering terjadi akibat perbedaan pandangan antara partai politik utama. Para pengamat menilai bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan dialog yang konstruktif dan kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi.
Sementara itu, perhatian masyarakat tetap tertuju pada langkah selanjutnya dari kedua partai untuk menyelesaikan kebuntuan ini. Apakah kedua partai akan mencapai kesepakatan sebelum situasi semakin memburuk? Hasil dari negosiasi ini akan menentukan nasib ribuan pegawai federal dan integritas layanan publik di seluruh AS.
