Presiden Prabowo Siapkan Pelantikan Komite Reformasi Polri Minggu Depan
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dan melantik anggota-anggotanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, minggu depan. Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan janji Presiden dalam memenuhi aspirasi masyarakat terkait reformasi internal kepolisian.
Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden, menjawab pertanyaan wartawan mengenai pelantikan tersebut, meskipun enggan membagikan rincian lebih lanjut seperti tanggal pasti dan nama-nama anggota komite. “Iya akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” ujarnya saat ditemui di Jakarta pada hari Minggu.
Pembentukan Komite Reformasi Polri muncul sebagai respons terhadap desakan masyarakat yang menginginkan perubahan di tubuh kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyebut bahwa pengumuman tentang komite ini direncanakan paling lambat pada pertengahan Oktober 2025.
Yusril juga mengindikasikan bahwa sejumlah tokoh di bidang hukum akan dilibatkan sebagai anggota komite reformasi ini, dengan beberapa nama yang mungkin dilantik, termasuk Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Jimly adalah Ketua Mahkamah Konstitusi pertama yang menjabat pada periode 2003 hingga 2008, sementara Mahfud MD menjabat sebagai Ketua MK kedua pada periode 2008 hingga 2013. Setelah masa jabatannya, Mahfud mengisi berbagai posisi menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Yusril menambahkan bahwa ia pun akan tergabung dalam Komite Reformasi Polri. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan, “Pak Presiden mengatakan kepada saya: Kita segerakan bentuk komisi atau komite reformasi kepolisian untuk kita secepat mungkin melakukan reformasi.” Ia juga menegaskan bahwa para pakar di bidang hukum tata negara akan turut dilibatkan dalam komite tersebut.
Pembentukan Komite Reformasi Polri diharapkan dapat menghadirkan perubahan signifikan dalam sistem kepolisian, menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan transparansi dan akuntabilitas lebih dalam institusi tersebut. Reformasi ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menciptakan kepolisian yang lebih profesional dan berintegritas.
Seiring dengan agenda ini, masyarakat dan berbagai kelompok pemangku kepentingan akan terus memantau untuk memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia.
