Pemerintah Perkuat Program Makan Bergizi Gratis Melalui Cek Kesehatan Gratis
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan kesehatan, seperti pengukuran berat, tinggi, dan status gizi, dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap penerima manfaat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, program ini akan dimulai tahun ini dan berlanjut tahun depan. Melalui CKG, pihaknya ingin mengumpulkan bukti ilmiah mengenai keberhasilan MBG serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan kebijakan ke depan, termasuk dalam perbandingan menu yang memberikan nutrisi optimal bagi anak-anak.
“Sesuaikan dengan pedoman dari UNICEF dan WHO, pengukuran gizi dilakukan setiap enam bulan. Data ini akan membantu kami memberikan feedback berdasarkan nama dan alamat,” ujar Budi dalam rapat yang diselenggarakan bersama DPR di Jakarta, Rabu lalu.
Lebih jauh, Kementerian Kesehatan juga berencana mengadakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2026. Survei ini akan memiliki bagian khusus untuk menilai progres MBG secara nasional. Sebelumnya, SSGI dilakukan setiap tahun untuk memantau tingginya angka stunting di Indonesia. Namun, dengan penurunan prevalensi, kini survei tersebut dilakukan setiap dua tahun.
Budi menekankan pentingnya program MBG sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah kesehatan gizi di tanah air. Menurutnya, dengan menangani isu kesehatan gizi, masalah kesehatan secara keseluruhan dapat berkurang hingga 50 persen. Beberapa masalah kesehatan yang dapat dicegah melalui asupan gizi yang baik antara lain stunting, kelainan kongenital, serta kematian ibu dan anak.
“Masalah kesehatan di hilir akan berkurang jika aspek hulu, yaitu gizi, diperbaiki. Selain itu, masalah lingkungan seperti sanitasi, polusi udara, juga harus ditangani,” tambahnya.
Untuk memperkuat program ini, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan akan melibatkan sekitar 9.000 tenaga gizi serta 8.800 sanitarian di seluruh kabupaten dan kota. “Kami akan mendukung BGN dengan cara yang konkret, seperti membantu memeriksa situasi dapur dan pengadaan bahan makanan,” jelasnya.
Kementerian Kesehatan juga berupaya memperkuat upaya pembelajaran tentang gizi di sekolah dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) diharapkan dapat melakukan pendidikan mengenai gizi dan keamanan pangan, serta memperkenalkan materi ini sebagai bagian dari kurikulum wajib.
“Anak-anak akan dididik agar lebih paham tentang pentingnya gizi dan pangan,” ujar Budi.
Selain berbagai inisiatif tersebut, pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target penyelesaian dalam waktu sebulan. Dinas kesehatan pun diminta untuk membantu BGN dalam mengecek keamanan makanan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan pola makan bergizi, yang pada gilirannya mendukung kesehatan dan pertumbuhan mereka secara optimal.
