Kolaborasi Antara Kota Blitar dan Kabupaten Bondowoso Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja
Blitar – Aula Sasana Praja di Pemerintah Kota Blitar menjadi lokus penting bagi pertemuan antara Pemerintah Kota Blitar dan Kabupaten Bondowoso. Kunjungan ini dipimpin oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, bertujuan untuk mempelajari dan mereplikasi peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil dicapai oleh Kota Blitar.
Setibanya di Blitar, rombongan disambut dengan hangat oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Ibbin), dalam suasana yang menjunjung tinggi kolaborasi. Dikenal dengan reputasi kinerja yang semakin baik, Kota Blitar telah sukses meraih nilai A untuk SAKIP setelah bertahun-tahun terjebak pada predikat BB dari tahun 2017 hingga 2023.
“Loncatan kami dari BB ke A ini merupakan hasil dari sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat kuat,” ungkap Wali Kota Ibbin, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga isu tematik seperti pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi. Semua OPD di Blitar saling bergerak menuju tujuan akuntabilitas yang sama.
Ibbin dengan bangga menyatakan bahwa berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan nilai SAKIP adalah komitmen Pemkot Blitar. “Kami sangat senang dapat berbagi ilmu dengan Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan perolehan SAKIP,” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyampaikan apresiasi atas kesempatan belajar dari Kota Blitar. Ia menganggap sinergi ini sangat penting untuk meningkatkan nilai SAKIP di Bondowoso dari kategori BB menuju A. “Kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel,” tegasnya.
Implementasi program prioritas di Bondowoso akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen kedua daerah tidak hanya berhenti pada rencana, tetapi juga diwujudkan dengan penandatanganan sebuah kesepakatan kerjasama yang melibatkan Wali Kota dan Bupati, serta Sekda dari kedua daerah.
Penandatanganan kesepakatan ini disaksikan oleh perwakilan OPD, menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dijalankan bersama.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar daerah di Jawa Timur, serta meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan niatan yang jelas dan komitmen yang kuat, kedua daerah bertekad bergerak bersama menuju pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel demi kepentingan publik.
Inisiatif semacam ini mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama antar daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, serta berefleksi pada makna sebenarnya dari pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.
