Pengakuan Dunia Terhadap Palestina Perlu Diikuti Tindakan Konkrit
Liputan6.com, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menekankan pentingnya tindakan nyata menyusul pengakuan terhadap Palestina sebagai entitas hukum internasional oleh lebih dari tiga perempat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini, sebanyak 157 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, sebuah langkah yang dianggap menandai perubahan signifikan dalam peta geopolitik global.
Dalam penyampaian pahamnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26 September, Fahira menyatakan, “Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh sejumlah negara kunci seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Portugal, mestinya tidak hanya berhenti sebagai simbol. Tanpa langkah konkret untuk menekan Israel, pengakuan ini akan menjadi janji kosong. Sudah saatnya Israel diisolasi dari komunitas internasional akibat tindakan genosida di Gaza.”
Fahira menjelaskan bahwa saat ini dunia dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengubah momentum politik ini menjadi tindakan strategis guna menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza, di mana banyak warga sipil menjadi korban. Ia mengusulkan lima langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina.
Langkah pertama adalah mengaktifkan tekanan terkoordinasi melalui PBB dan Uni Eropa. Meski veto dari Amerika Serikat sering kali menghambat resolusi formal, mayoritas suara di Sidang Umum PBB dapat memberikan legitimasi moral yang dibutuhkan untuk menekan Israel. Fahira mendorong pembentukan blok pro-Palestina yang dapat mengisolasi pengaruh veto AS serta dorongan bagi Uni Eropa untuk melakukan pemungutan suara terkait sanksi terhadap Israel, termasuk pembatasan perdagangan dan sanksi terhadap pejabat Israel.
Kedua, ia menekankan pentingnya embargo dan pemutusan hubungan diplomatik. Tekanan ekonomi, menurutnya, adalah instrumen yang cukup efektif. Dalam hal ini, Uni Eropa tengah mengusulkan penangguhan tarif nol bagi produk Israel, yang dapat berdampak langsung pada sektor ekspor negara tersebut. Selain itu, perlu ada embargo total terhadap senjata untuk menghentikan agresi Israel.
“Jika genosida berlanjut, pemutusan hubungan diplomatik perlu dipertimbangkan sebagai langkah isolasi politik menyeluruh, sebanding dengan tindakan yang diambil terhadap rezim apartheid Afrika Selatan di masa lalu. Semua relasi ekonomi dengan permukiman ilegal juga perlu dihentikan untuk mencegah penguatan kolonialisme Israel,” tegasnya.
Dalam konteks lokal, situasi ini menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang mendukung hak-hak rakyat Palestina. Pengakuan ini tidak hanya berpotensi mempersolid solidaritas global bagi Palestina tetapi juga mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi internasional terhadap isu ini.
Fahira Idris, yang dikenal sebagai aktivis bela Palestina, menekankan bahwa langkah nyata untuk menghentikan kekerasan di Gaza sangat mendesak demi kesejahteraan rakyat Palestina. Sementara itu, masyarakat Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya tersebut, baik melalui advokasi maupun pendidikan tentang isu-isu yang terjadi di Palestina.
Kesadaran kolektif tentang pentingnya tindakan cepat dan terkoordinasi ini menjadi kunci untuk meraih keadilan bagi rakyat Palestina di panggung internasional.
