Peningkatan Keamanan Pangan di Program Makan Bergizi Gratis
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkapkan data terkini dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan yang diterapkan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data per September 2025 menunjukkan bahwa dari total 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan, dan 312 SPPG yang benar-benar menjalankannya.
Informasi ini muncul sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah keracunan makanan yang marak terjadi. Qodari menekankan pentingnya pelaksanaan SOP Keamanan Pangan sebagai langkah konprehensif untuk mencegah keracunan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. “Untuk mengatasi masalah ini, kami perlu memastikan bahwa setiap SPPG memiliki dan menjalankan SOP Keamanan Pangan,” ujarnya pada Kamis, 25 September 2025.
Kementerian Kesehatan juga memberikan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa SPPG memenuhi standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan. Data terbaru menunjukkan bahwa, dari 8.583 SPPG yang beroperasi per 22 September, hanya 34 SPPG yang telah mendapatkan sertifikasi tersebut. Artinya, sebanyak 8.549 SPPG masih belum memenuhi kriteria keamanan pangan yang ditetapkan.
Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang dalam memastikan semua fasilitas penyedia makanan siap saji dan olahan memenuhi standar keamanan pangan. Implikasi dari ketidakpatuhan ini sangat serius, mengingat anak-anak dan masyarakat rentan lainnya menjadi sasaran utama dari program MBG. Keracunan makanan tidak hanya berdampak pada kesehatan individual, tetapi juga dapat berpengaruh pada pendidikan dan produktivitas masyarakat secara luas.
Qodari menambahkan, usaha pemerintah dalam mengedukasi petugas di SPPG tentang pentingnya hygiene dan sanitasi juga sangat dibutuhkan. Dengan peningkatan pengetahuan dan pelaksanaan yang baik, diharapkan angka keracunan makanan dapat menurun.
Kendati sudah ada langkah-langkah yang diambil, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Penyuluhan dan pengawasan secara berkala harus diperkuat untuk memastikan setiap SPPG dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Masyarakat pun diharapkan lebih aktif dalam mengawasi kualitas makanan yang mereka konsumsi, terutama yang berasal dari program-program pemerintah.
Dengan adanya data dan evaluasi yang transparan, diharapkan kesadaran akan keamanan pangan semakin meningkat. Adanya SOP Keamanan Pangan yang dijalankan dengan baik menjadi kunci untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang merupakan masa depan bangsa.
