Demo Anti-Korupsi Ricuh di Manila, Puluhan Ribu Warga Turun ke Jalan
Jakarta, CNN Indonesia – Ratusan ribu warga Manila, Filipina, menggelar demontrasi anti-korupsi pada Minggu (21/9) yang berujung kericuhan. Bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian terjadi di sekitar Istana Malacañang, yang menjadi fokus aksi protes ini.
Saksi mata melaporkan, para demonstran, banyak di antaranya mengenakan pakaian hitam dan topeng untuk menutupi identitas, mencoba menerobos barikade polisi di Jembatan Mendiola. Dalam aksi tersebut, tampak beberapa demonstran mengibarkan bendera nasional Filipina, serta bendera Jolly Roger yang terinspirasi dari anime dan manga “One Piece”.
Kericuhan meletus ketika massa mulai melemparkan batu ke arah petugas, yang kemudian dibalas dengan tembakan peringatan oleh pihak kepolisian. Sebuah mobil trailer terbakar dan asap tebal mengepul di atas jembatan bersejarah tersebut, sementara upaya massa untuk membakar kendaraan lain juga dilaporkan terjadi. Suasana di lokasi dipenuhi aroma bensin dan api, disertai teriakan para demonstran dan suara sirene dari kendaraan polisi.
Menurut laporan Inquirer, situasi semakin memanas ketika kalangan remaja, yang diduga masih di bawah umur, ikut ambil bagian dalam unjuk rasa. Mereka menutupi wajah dengan topeng dan bergabung dengan demonstran lainnya. Di tengah ricuh, pihak kepolisian berhasil menjinakkan situasi dengan menangkap sejumlah perusuh, mengamankan sekitar sepuluh orang dari kerumunan. Beberapa petugas pun dilaporkan mengalami luka akibat kerusuhan ini.
Aksi protes ini dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap skandal proyek pengendali banjir yang dianggap fiktif, yang merugikan negara ratusan miliar dolar. Ketidakpuasan ini semakin meningkat sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggung masalah tersebut dalam pidato kenegaraan pada bulan Juli lalu, di tengah serangkaian banjir mematikan yang melanda Filipina.
Dalam pernyataannya pada Senin (22/9), Marcos mengungkapkan bahwa ia “tidak menyalahkan” rakyat yang turun ke jalan, namun mengimbau agar aksi unjuk rasa berlangsung secara damai. Untuk menjaga keamanan, militer Filipina ditempatkan dalam status “red alert”.
Skandal proyek pengendali banjir ini telah mengguncang wajah politik Filipina. Ketua DPR Martin Romualdez, yang juga sepupu Presiden Marcos, mengundurkan diri dari jabatannya setelah penyelidikan resmi dimulai. Belum lama ini, pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) terlibat dalam praktik suap.
Menurut estimasi Departemen Keuangan, kerugian ekonomi yang dialami Filipina akibat korupsi proyek banjir ini bisa mencapai 118,5 miliar peso (setara dengan US$2 miliar) antara tahun 2023 hingga 2025. Greenpeace bahkan memperkirakan bahwa kerugian sesungguhnya bisa mencapai US$18 miliar.
Dengan demonstrasi besar-besaran ini, harapan masyarakat Filipina akan reformasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan negara semakin menguat.
