Sidang Majelis Umum PBB Ke-80 Dimulai: Fokus Terhadap Perdamaian dan Hak Asasi Manusia
New York – Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi dibuka pada 9 September 2025 di Markas Besar PBB, New York, dengan tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights.” Dalam pertemuan ini, Indonesia akan kembali berpartisipasi, diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto yang menjadi kepala delegasi. Ini merupakan kehadiran pertama seorang Presiden Indonesia di sidang tahunan PBB selama sepuluh tahun terakhir.
Sesi ke-80 ini akan berlangsung hingga 26 September 2025, mencakup berbagai agenda yang penting, termasuk kemungkinan pengakuan Palestina sebagai negara. Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa, hingga 11 September, sebanyak 145 dari 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran, dengan 137 di antaranya diwakili oleh kepala negara atau pemerintahan, 5 wakil presiden, dan 3 wakil perdana menteri.
Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pidato dalam sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September, berada di urutan ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Meskipun resolusi yang dihasilkan sidang ini tidak bersifat mengikat secara hukum, mereka memiliki dampak moral yang signifikan, terutama terkait pengakuan negara.
Pada serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang dimulai pada 20 September, topik utama akan mencakup peringatan 80 tahun berdirinya PBB. Pertemuan ini dimulai pada pukul 09:00 waktu setempat dengan pembahasan mengenai pencapaian PBB, diikuti dengan diskusi tentang 30 tahun konferensi dunia keempat tentang perempuan pada 10:00. Di sore hari, dari pukul 14:00 hingga 16:00, para pemimpin negara anggota akan membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sesuai dengan amanat dari KTT SDG 2019.
Agenda penting lainnya adalah Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina, berlangsung pukul 15:00. Konferensi ini, yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, bertujuan menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara dan menggalang dukungan untuk pelaksanaannya. Hal ini menegaskan pentingnya penyelesaian damai bagi konflik yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
Sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini diharapkan dapat memperkuat komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan planet. PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat memberikan terobosan dalam isu-isu global yang mendesak, termasuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.
Dengan kehadiran Indonesia di forum bergengsi ini, diharapkan suara dan aspirasi bangsa dapat berkontribusi pada pemecahan masalah global serta peningkatan kerjasama internasional. Partisipasi aktif dalam Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomatiknya di mata dunia.
