Kasus Pemerasan Sertifikat K3 di Kemnaker: Terduga Ditangkap KPK
Jakarta – Irvian Bobby Mahendro Putro, tersangka dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan KPK terkait praktik korupsi dalam pengurusan sertifikat K3 di pemerintah.
Pengacara Irvian Bobby mengatakan bahwa kliennya telah menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK pada Selasa (16/9/2025). Menurut sumber internal, Irvian diduga terlibat dalam pemerasan terhadap sejumlah pihak yang ingin memperoleh sertifikat K3, yang merupakan dokumen penting dalam memastikan standar keselamatan kerja di berbagai industri.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dugaan praktik korupsi di kementerian yang seharusnya berfungsi untuk melindungi keselamatan pekerja. Sertifikat K3 menjadi syarat utama bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara legal dan memastikan kinerja yang aman bagi karyawannya. Oleh karena itu, tindakan pemerasan dalam pengurusan sertifikat ini dapat merugikan banyak pihak, termasuk pekerja yang berisiko kehilangan keselamatannya di tempat kerja.
Dugaan pemerasan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memperketat aturan keselamatan kerja. Kemenaker telah berkomitmen untuk meningkatkan supervisi dan pengawasan dalam pengeluaran sertifikat K3. Dengan adanya penangkapan ini, KPK diharapkan dapat menindaklanjuti dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi lainnya di sektor publik.
Masyarakat sangat mengharapkan transparansi dalam proses pengurusan sertifikat K3 agar tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi yang merugikan. Penegakan hukum terhadap Irvian Bobby diharapkan dapat menjadi sinyal tegas bagi pelaku lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa.
Kepala KPK, Firli Bahuri, menjelaskan bahwa kasus ini adalah bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi, terutama dalam sektor-sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kami akan terus memantau dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran,” ujarnya dalam konferensi pers setelah penangkapan.
Penangkapan ini memicu diskusi di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan publik dan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dalam sektor-sektor yang rawan korupsi. Para pekerja dan pebisnis berharap adanya langkah-langkah perbaikan dan peningkatan sistem yang dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Dengan kasus ini, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif di masyarakat mengenai pentingnya keberadaan sertifikat K3 yang tidak hanya memenuhi syarat regulasi, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua pekerja di Indonesia. Upaya pemerintah untuk menghapus praktik korupsi dalam pengurusan dokumen penting ini harus didukung oleh semua pihak demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif.
