KPK Ungkap Tingginya Kasus Korupsi di Kalangan Pejabat dan Swasta
Samarinda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan data terbaru mengenai penindakan kasus tindak pidana korupsi, yang menunjukkan bahwa pejabat eselon dan pihak swasta merupakan kelompok yang paling banyak terlibat dalam korupsi. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam pertemuan dengan pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan pada Kamis (11/9).
Dalam paparan tersebut, Setyo mencatat bahwa pihak swasta menduduki peringkat teratas dengan 483 kasus, diikuti oleh pejabat eselon I, II, dan III yang berjumlah 437 orang. Sementara itu, anggota DPR dan DPRD tercatat sebanyak 363 orang yang juga terlibat dalam kasus-kasus yang ditangani KPK.
Setyo mengungkapkan bahwa masalah korupsi ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan sistem, melainkan juga karena perilaku individu yang menyalahgunakan kewenangan. “Korupsi yang terus berulang menjadi ancaman serius bagi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Data lebih lanjut menunjukkan bahwa integritas nasional masih berada dalam kondisi rentan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 hanya mencatat skor 37 dari 100, yang mencerminkan persepsi yang tinggi terhadap korupsi di sektor publik. Selain itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat juga menunjukkan skor yang belum konsisten, yaitu 3,85 pada skala 5,00.
Untuk mengatasi masalah ini, KPK telah merumuskan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan untuk memberikan efek jera. Setyo menjelaskan, “Trisula ini dirancang untuk mengubah perilaku masyarakat dan memperkuat integritas di berbagai lini.”
Ia juga menekankan bahwa tantangan integritas ke depan semakin kompleks, terutama dengan munculnya potensi korupsi digital, polarisasi politik, dan kebutuhan akan ketahanan moral individu. Pejabat yang jujur sering kali dianggap tidak fleksibel dan, parahnya, terpinggirkan dalam birokrasi. Padahal, mereka adalah pilar penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan.
Setyo menekankan pentingnya keberanian dalam mempertahankan integritas di tengah berbagai tekanan. “Semua orang memiliki kesempatan untuk menjabat, tetapi tidak semua dapat meninggalkan warisan yang baik,” ungkapnya, menandaskan bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel.
Dengan data dan strategi yang telah diterapkan, KPK berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pejabat untuk bersama-sama memberantas korupsi, demi tercapainya cita-cita luhur bangsa. Keberanian dan integritas menjadi kata kunci untuk menciptakan perubahan yang positif di lingkungan pemerintahan dan swasta.
