Sebanyak 88 Operator Pos Hentikan Pengiriman ke AS, Lalu Lintas Pos Turun 80%
Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak 88 operator pos di berbagai negara terpaksa menghentikan sebagian atau seluruh layanan pengiriman ke Amerika Serikat (AS) akibat penerapan aturan tarif baru yang berdampak signifikan terhadap arus kiriman internasional. Menurut Universal Postal Union (UPU), badan yang bergerak dalam kerjasama pos di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lalu lintas pos menuju AS anjlok lebih dari 80%.
Direktur Jenderal UPU, Masahiko Metoki, menjelaskan bahwa pihaknya sedang merancang solusi teknis untuk mengembalikan kelancaran pengiriman pos ke AS. “Kami bekerja cepat untuk mengembangkan solusi teknis yang memungkinkan pos ke Amerika Serikat kembali berjalan,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikutip dari AFP.
Kebijakan penghapusan pembebasan pajak untuk paket kecil yang masuk ke AS diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada akhir Juli lalu, dan mulai berlaku pada 29 Agustus. Keputusan ini langsung berdampak besar, dengan operator pos dari negara-negara seperti Australia, Inggris, Prancis, Jerman, India, Italia, dan Jepang menghentikan penerimaan paket yang ditujukan ke AS. UPU melaporkan bahwa pada 29 Agustus lalu, lalu lintas pos ke AS menurun hingga 81 persen dibandingkan dengan sepekan sebelum adanya kebijakan tersebut.
Berdasarkan data UPU, sebanyak 88 operator pos dari 78 negara anggota PBB telah menangguhkan layanan pengiriman ke AS, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Negara-negara tersebut termasuk Bosnia dan Herzegovina serta sembilan wilayah lainnya, seperti Makau dan Kepulauan Cook.
Perubahan aturan ini memberikan beban tambahan dalam pemungutan bea cukai yang kini ditanggung oleh maskapai atau pihak yang disetujui oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS. Sayangnya, banyak maskapai yang menyatakan tidak mampu membebankan tanggung jawab tersebut, sementara operator pos tidak memiliki akses langsung kepada pihak yang disetujui, yang memicu gangguan signifikan dalam operasional pengiriman.
Sebagai solusi jangka panjang, UPU tengah menyiapkan sistem Delivered Duty Paid yang akan terintegrasi ke dalam platform deklarasi kepabeanan. Sistem ini memungkinkan operator pos untuk menghitung dan memungut bea dari pelanggan di negara asal pengiriman. Sementara itu, UPU telah menyediakan kalkulator bea yang dapat diakses oleh operator pos melalui antarmuka perangkat lunak.
Metoki juga mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai kekacauan yang ditimbulkan akibat kebijakan baru ini. Selama 12 bulan terakhir, lalu lintas pos menuju AS mencakup 15 persen dari keseluruhan pengiriman pos global. Dari jumlah itu, 44 persen berasal dari Eropa, 30 persen dari Asia, dan sisanya 26 persen dari kawasan lain. Mayoritas pengiriman yang terpengaruh adalah paket kecil, yang umumnya digunakan untuk perdagangan daring lintas negara.
UPU, yang berdiri sejak 1874 dan berbasis di Bern, Swiss, saat ini beranggotakan 192 negara. Lembaga ini bertugas menetapkan aturan pertukaran pos internasional serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan pengiriman.
