Presiden Prabowo Desak Penanganan Tegas Pengoplos Beras, Ancaman bagi Ekonomi Rakyat
Di tengah isu ketahanan pangan yang semakin mendesak, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap praktik ilegal pengoplosan beras. Ia meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti laporan mengenai pengusaha yang menjual beras biasa dengan label premium. Tindakan ini dinilainya sebagai bentuk penipuan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya.
Dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7), Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengusaha-pengusaha nakal yang meraup keuntungan besar dengan cara yang tidak etis. Menurutnya, tindakan pengoplosan ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk keadaan ekonomi masyarakat yang sudah terpuruk.
“Saudara-saudara, ini kan penipuan. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana,” tegasnya, sembari menunjukkan bahwa praktik semacam ini akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan pendapatan negara melalui pajak. Ia menggarisbawahi bahwa realitas ekonomi yang terjadi saat ini membuat masyarakat semakin tertekan.
Prabowo menekankan bahwa banyak pengusaha yang hanya menguntungkan diri sendiri, sementara masyarakat luas terus berjuang demi kehidupan yang lebih baik. “Empat sampai lima pengusaha setiap tahun menikmati keuntungan hingga seratusan triliun rupiah dari menipu rakyat,” ungkapnya. Kekecewaan ini menunjukkan rasa kepedulian presiden terhadap nasib rakyat yang terdampak langsung oleh praktik penipuan ini.
Dalam sambutannya, Prabowo mengulangi panggilan untuk menindak pengoplos beras yang merugikan ini, bahkan mengancam akan menyita semua penggilingan padi yang terlibat. “Kalau mereka tidak mengembalikan Rp100 triliun, kita sita itu penggilingan-penggilingan padi yang brengsek,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan komitmennya untuk melindungi hak-hak rakyat, terutama petani yang selama ini sudah berjuang untuk hidup.
Masyarakat di daerah pedesaan, yang tergantung pada pertanian, merasakan dampak paling nyata dari praktik pengoplosan ini. Mereka yang bergantung pada harga jual beras sebagai sumber penghasilan utama, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit akibat permainan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan. “Kita tidak mau masyarakat terus terdesak,” ungkap Prabowo saat berhadapan dengan ribuan kepala desa dan pejabat daerah yang hadir.
Presiden Prabowo menekankan bahwa tindakan tegas terhadap pengoplosan beras adalah bagian dari perlindungan terhadap keadilan sosial. Ia menyerukan agar institusi penegak hukum bertindak cepat dan efektif untuk menanggulangi praktik-praktik yang berpotensi merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan masyarakat.
“Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa, lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan,” tegasnya.
Dengan penekanan pada perlunya langkah konkret dalam menindak pengusaha pengoplos beras, Prabowo berharap agar semua pihak mendukung langkah ini untuk menjaga ekonomi rakyat, serta memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.
