Pemerintah Didesak Tingkatkan Pengawasan untuk Cegah Sindikat Kejahatan
Kementerian terkait diminta mengambil langkah tegas untuk mencegah meluasnya sindikat kejahatan, terutama terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kejahatan siber, yang semakin marak di Indonesia. Sarifah, seorang pakar hukum, berpendapat bahwa pendekatan menyeluruh serta penguatan pengawasan di titik-titik keluar-masuk warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) merupakan langkah krusial.
Sarifah menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait seperti Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Imigrasi harus lebih proaktif dalam memverifikasi calon pekerja migran. Tak boleh ada paspor yang dikeluarkan tanpa kejelasan tujuan dan dokumen penempatan,” ungkapnya. Peningkatan profilisasi terhadap calon penumpang yang rentan menjadi korban TPPO juga dianggap sangat penting untuk melindungi mereka.
Lebih lanjut, Sarifah menyoroti lemahnya pengawasan di bidang teknologi informasi, terutama terkait judi online dan penipuan digital. Ia menyerukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta aparat penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan patroli siber secara masif. “Pelaku judi online yang digerebek di Indonesia membuktikan bahwa kita bukan hanya pengirim korban, tetapi juga terlibat dalam ekosistem operasional jaringan global. Ini adalah darurat nasional. Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak memberikan celah,” tegasnya.
Dari sudut pandang masyarakat, situasi ini menjadi semakin mendesak, mengingat tingginya angka pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam jaringan sindikat kejahatan internasional. Banyak masyarakat yang terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri demi meningkatkan ekonomi keluarga, namun justru berisiko menjadi korban penipuan.
Sarifah juga mendorong agar isu ini dijadikan prioritas dalam kerjasama ASEAN. “Kejahatan siber dan perdagangan manusia tidak bisa ditangani secara nasional semata. Indonesia harus memprakarsai kerjasama ASEAN dalam bentuk task force atau mekanisme permanen untuk pemberantasan kejahatan daring lintas batas,” katanya. Kolaborasi antar negara di wilayah ASEAN dianggap vital mengingat besarnya skala masalah ini.
Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pencegahan kejahatan ini. Edukasi mengenai resiko dan cara melindungi diri dari sindikat kejahatan harus digalakkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Masyarakat perlu diberi akses informasi yang jelas mengenai legalitas pekerja migran dan layanan yang sah, agar tidak terjebak dalam jebakan sindikat.
Dalam konteks sosial-politik, saat ini Indonesia tengah berjuang untuk mengatasi dampak dari krisis ekonomi dan dampak migrasi, menjadikan isu ini semakin relevan. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan kolaboratif, masyarakat akan terus menjadi korban praktik kejahatan yang merugikan.
Dalam hal ini, komitmen tegas dari pemerintah untuk melakukan reformasi dan penguatan sistem pengawasan menjadi harapan bagi masyarakat. Tindakan yang cepat dan terukur diharapkan bisa melindungi warga negara dan mencegah kejahatan lebih lanjut di tanah air.
