Jakarta Siap Hadapi Tantangan dengan Anggaran Baru 2026
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 95,35 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 3,49 triliun dibandingkan tahun 2025. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, memiliki kesempatan besar untuk mengoptimalkan anggaran ini dalam menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi kota serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Fahira Idris menyatakan bahwa kebijakan belanja daerah yang berfokus pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pengembangan pertanian perkotaan patut diapresiasi. “Langkah ini mencerminkan keberpihakan pemerintahan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga, sesuai dengan prinsip standar pelayanan minimal,” kata Fahira dalam keterangannya pada Jumat (5/9).
Dia juga mengungkapkan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian terkait anggaran 2026. Pertama, sektor pendidikan idealnya dijadikan sebagai ‘kawah’ untuk menyiapkan talenta unggul di Jakarta. Ia mengusulkan agar Pemprov DKI meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan berbasis teknologi, memperluas digitalisasi di sekolah-sekolah, serta memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
“Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, Jakarta berpeluang menjadi pusat untuk melahirkan talenta unggul yang kreatif, adaptif, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global, terutama dalam menghadapi tantangan era digitalisasi,” tuturnya.
Kedua, sektor kesehatan dan subsidi pangan harus diperkuat sebagai pilar ketahanan sosial. Fahira menekankan pentingnya Pemprov DKI untuk memperkuat layanan kesehatan primer di tingkat kelurahan dan kecamatan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa harus menumpuk di rumah sakit besar. Selain itu, subsidi pangan seharusnya terintegrasi dengan strategi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dan pelaku usaha lokal. Dengan langkah ini, diharapkan rantai pasok dapat diperkuat sehingga harga komoditas utama seperti beras dan minyak tetap terjaga. Hal ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Dengan adanya anggaran yang lebih besar, masyarakat Jakarta diharapkan bisa merasakan dampak positif dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Optimisme Fahira Idris dan berbagai pihak terkait menunjukkan bahwa fokus yang tepat dalam pengelolaan anggaran dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih layak huni, dengan pelayanan publik yang lebih baik dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga.
Implikasi dari kebijakan ini pun akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang kerap kali terpinggirkan dalam perkotaan. Selain itu, pengembangan sektor pendidikan yang matang dapat menciptakan generasi muda yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.
Diharapkan, jika semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, Jakarta tidak hanya akan menjadi pusat ekonomi nasional, tetapi juga menjadi model bagi daerah lainnya dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
