17 Tuntutan Reformasi Demi Kesejahteraan Rakyat
Sejumlah kelompok masyarakat telah mengeluarkan 17 tuntutan mendesak yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik di Indonesia. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap keprihatinan yang mendalam terkait keamanan, transparansi, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.
Tuntutan pertama menggarisbawahi pentingnya penarikan TNI dari pengamanan sipil. Kelompok masyarakat mendesak TNI kembali ke barak, menghindari keterlibatan dalam urusan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran yang mengekspresikan pendapat mereka. Selanjutnya, mereka menyerukan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus kematian sejumlah individu, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, serta berbagai kasus kekerasan aparat selama demonstrasi yang berlangsung antara 28 hingga 30 Agustus 2025.
Salah satu tuntutan signifikan juga meminta penghentian kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Masyarakat mendesak pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup untuk anggota dewan, serta publikasi transparansi anggaran DPR yang meliputi rincian gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga legislatif di mata masyarakat.
Dalam konteks penegakan etika, tuntutan juga ditekankan agar Badan Kehormatan DPR dan KPK menyelidiki anggota DPR yang diduga bermasalah. Anggota-anggota tersebut harus dihapus dari jabatannya jika terbukti melanggar etika dan memicu kemarahan publik.
Tuntutan lainnya mencakup ajakan untuk partai politik agar menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung rakyat di tengah krisis yang melanda. Dialog publik yang melibatkan mahasiswa serta masyarakat sipil juga dianggap penting untuk menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif.
Dalam hal penegakan hukum, kelompok ini meminta pemerintah segera membebaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi protes, serta menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat polisi. Mereka juga meminta agar anggota atau komandan yang terlibat dalam pelanggaran HAM diproses secara transparan.
Pentingnya disiplin internal TNI juga disoroti, dengan harapan agar institusi tersebut tidak mengambil alih fungsi Polri. TNI diharapkan tetap berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi yang tengah terjadi.
Tuntutan ini menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kondisi pekerja. Mereka mendorong agar setiap anggota masyarakat, termasuk buruh, tenaga kesehatan, dan pengemudi ojek online, mendapatkan upah yang layak. Selain itu, langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan perlindungan bagi buruh kontrak menjadi prioritas utama.
Terakhir, mereka mendesak agar pemerintah membuka dialog dengan serikat buruh berkaitan dengan upah minimum dan praktik outsourcing. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat dan keinginan untuk kondisi yang lebih baik di berbagai sektor kehidupan.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah dapat mendengar suara rakyat dan berkomitmen untuk menjalankan reformasi yang diinginkan, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia.
