Angela Rayner Mundur sebagai Wakil Perdana Menteri Inggris Karena Masalah Pajak
Jakarta, CNN Indonesia – Wakil Perdana Menteri Inggris, Angela Rayner, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat (5/9) setelah diketahui melakukan pelanggaran terkait kewajiban pajak properti. Hal ini terungkap setelah investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa ia tidak membayar pajak tambahan saat membeli apartemen.
Awal pekan ini, Rayner mengakui bahwa ia tidak memenuhi kewajiban pajak terkait flat yang dibelinya senilai £800.000 atau sekitar Rp17,7 miliar di Hove. Ia sebelumnya telah menghubungi penasihat etika independen pemerintah untuk meminta masukan mengenai situasi ini.
Laurie Magnus, Kepala penasihat etika, mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa Rayner telah melanggar kode etik menteri. Dalam suratnya, Magnus menegaskan bahwa Rayner telah mengabaikan peringatan mengenai kewajiban pajaknya dan gagal mengejar nasihat spesialis yang diperlukan sebelum melakukan transaksi tersebut.
Rayner dalam surat pengunduran dirinya mengakui tidak memenuhi “standar tertinggi” yang diharapkan dari pejabat publik. Ia menyatakan, “Saya sangat menyesali keputusan saya untuk tidak mencari nasihat pajak spesialis tambahan,” serta mengaku bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut. Selain mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Perdana Menteri, ia juga mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Menteri Perumahan dan Wakil Ketua Partai Buruh.
Perdana Menteri Starmer menyampaikan bahwa ia merasa “sangat sedih” kehilangan Rayner dari pemerintahan, namun ia menekankan bahwa Rayner tetap merupakan figur penting di dalam Partai Buruh.
Sebelum insiden ini, Rayner telah menjual sebagian rumah keluarganya setelah bercerai pada 2023, dan menggunakan dana tersebut untuk membeli flat. Ia sebelumnya mengklaim bahwa flat tersebut adalah rumah utamanya, sehingga memungkinkan untuk membayar pajak properti yang lebih rendah. Namun, Magnus mengklarifikasi bahwa pernyataannya salah, mengingat putranya masih di bawah umur, sehingga ia masih memiliki kepentingan atas rumah keluarga tersebut.
Magnus menyebutkan bahwa Rayner telah diingatkan dua kali mengenai tarif bea materai yang berlaku, tetapi saran tersebut diabaikan. “Kegagalan Rayner untuk mencari bimbingan lebih lanjut membuat ia tidak dapat dianggap telah memenuhi standar perilaku yang pantas,” ungkap Magnus.
Setelah pengunduran dirinya, Rayner segera membayar kekurangan pajak terkait flat tersebut, setelah terjadi beberapa laporan yang menunjukkan bahwa ia berusaha menghemat hingga £40.000 (sekitar Rp885,89 juta) dengan menghapus namanya dari akta kepemilikan properti lainnya.
Keputusan ini menciptakan dampak signifikan pada kepemimpinan Partai Buruh di Inggris, dan menjadi sorotan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Pengunduran diri Rayner mencerminkan pentingnya kepatuhan pada kode etik serta tanggung jawab fiskal sebagai bagian dari tata kelola yang baik dalam pemerintahan.
