Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina, langkah yang disambut dengan ketidakpuasan oleh Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS). Keputusan ini menghidupkan kembali upaya diplomatik menuju solusi dua negara untuk mengakhiri konflik di Gaza, yang intensitasnya terus meningkat.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Macron menekankan, “Tekad kami untuk melihat rakyat Palestina memiliki negara mereka sendiri berakar pada keyakinan bahwa perdamaian abadi sangat penting bagi keamanan Israel.” Ia juga menyoroti respons Prancis terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, yang menurutnya tidak dapat dibenarkan.
Situasi di Gaza semakin memprihatinkan, dengan laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza yang menyebutkan bahwa jumlah korban tewas telah melampaui 63 ribu sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023. Pada 29 Agustus, Israel menyatakan bahwa kota terbesar di Gaza ditetapkan sebagai zona pertempuran, menjadikan kondisi penduduk di wilayah tersebut semakin kritis.
Sebagai respons terhadap pengakuan ini, negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Malta turut menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB yang akan berlangsung mulai 23 September. Beberapa negara tambahan termasuk Selandia Baru, Finlandia, dan Portugal juga sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa.
Namun, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan terus menolak status negara Palestina dan berencana memperluas serangan militer di Gaza. Ia mengkritik keputusan Macron, menuduhnya hanya memperburuk keadaan dengan “memicu” sentimen antisemitisme. Sementara itu, Duta Besar AS untuk Prancis, Charles Kushner, dalam suratnya mengingatkan bahwa pengakuan negara Palestina dapat mendorong ekstremisme dan meningkatkan kekerasan, yang pada gilirannya membahayakan kehidupan komunitas Yahudi di Prancis.
Pakar geopolitik Pascal Boniface, Direktur Institut Hubungan Internasional dan Strategis di Paris, mengungkapkan bahwa situasi di Gaza semakin memperumit solusi dua negara yang diusulkan. Ia mencatat kekecewaan di antara pendukung solusi ini yang merasa bahwa para pemimpin menunda pengakuan terhadap negara Palestina.
Di tengah protes internasional yang semakin meningkat, Macron, bersama pemimpin dunia lainnya, mendesak Israel untuk menghentikan ofensifnya di Gaza. Ia menunjuk kepada fakta bahwa lebih dari dua juta penduduk Gaza telah mengungsi, infrastruktur rusak parah, dan kelaparan melanda. “Pendudukan Gaza dan pemindahan paksa warga Palestina tidak akan pernah membawa kemenangan bagi Israel. Sebaliknya, hal ini hanya akan memperkuat isolasi negara Anda dan membahayakan komunitas Yahudi di seluruh dunia,” tegas Macron dalam suratnya.
Meskipun lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara, banyak dari pengakuan tersebut bersifat simbolis, tanpa dampak nyata terhadap situasi di lapangan. Situasi yang terus berkembang memerlukan perhatian serius dan tindakan untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih dalam.
