Presiden Trump Minta Korea Selatan Serahkan Pangkalan Militer AS
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan keinginannya agar Korea Selatan menyerahkan kepemilikan lahan yang saat ini disewakan untuk pangkalan militer AS. Dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, di Gedung Putih pada hari Senin (25/8), Trump menyatakan, “Kita sudah menghabiskan banyak uang membangun benteng besar. Akan lebih baik kalau kita tidak lagi menyewa, melainkan memiliki lahan tersebut.”
Pernyataan ini menjadi sorotan karena berkaitan erat dengan keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Pangkalannya menjadi komponen penting dari strategi pertahanan global AS, yang meliputi wilayah dari Asia, Afrika, Eropa, hingga Arktik.
Di Asia dan Timur Tengah, AS memiliki sejumlah pangkalan strategis seperti di Jepang dengan United States Forces Japan dan di Korea Selatan dengan United States Forces Korea. Selain itu, pangkalan militer juga berlokasi di Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait.
Keberadaan pangkalan-pangkalan ini tidak terlepas dari isu biaya dan status lahan, yang kerap menjadi perdebatan. Trump mengangkat topik ini untuk menegaskan pentingnya kepemilikan lahan sebagai bagian dari strategi militer yang lebih efisien. Ini menunjukkan perhatian terhadap anggaran belanja negara serta dampak dari biaya sewa yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain.
AS mengoperasikan sejumlah fasilitas militer yang luas, tidak hanya di kawasan Asia dan Timur Tengah tetapi juga di seluruh dunia. Dalam laporan sebelumnya, daftar pangkalan militer AS luar negeri mencakup lokasi di Amerika Utara seperti Guantanamo Bay di Kuba, serta pangkalan di Eropa seperti Ramstein di Jerman dan Aviano di Italia.
Dengan jaringan pangkalan yang luas ini, AS berupaya mempertahankan kehadiran dan kekuatan militernya secara global. Namun, pernyataan Trump mengenai kepemilikan tanah juga mengindikasikan isu-isu sensitif terkait biaya operasional dan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan aliansi strategis.
Presiden Lee Jae Myung, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menghadapi tantangan dalam mencari keseimbangan antara keamanan nasional dan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Dalam budaya kebijakan luar negeri yang fluid dan dinamis ini, langkah yang diambil oleh Korea Selatan akan menjadi bahan diskusi dalam konteks hubungan bilateral kedua negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan AS-Korea Selatan telah mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan kepemimpinan di kedua negara. Kebijakan pertahanan dan keamanan menjadi salah satu fokus utama yang membentuk kerjasama mereka. Hal ini membuat tuntutan Trump untuk kepemilikan lahan di Korea Selatan menjadi isu yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak pada strategi pertahanan jangka panjang di kawasan.
Dengan situasi global yang terus berubah, pernyataan dan kebijakan terkait pangkalan militer ini akan terus dipantau sebagai bagian dari perkembangan hubungan internasional antara AS dan Korea Selatan, serta dampaknya bagi stabilitas regional.
