Rencana Pembangunan Tanggul Laut Raksasa melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa, yang dikenal sebagai “giant sea wall”, akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dan badan usaha. Ia menyatakan bahwa bentuk kerja sama ini merupakan opsi paling tepat untuk memastikan keberlanjutan proyek.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin pagi, AHY, sapaan akrabnya, mengungkapkan, “Tentunya kombinasi kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik.” Ia menekankan bahwa detail proporsi pendanaan masih akan dibahas lebih lanjut, menunjukkan komitmen untuk merencanakan secara matang.
Sebagai Menko Infrastruktur, AHY juga ditunjuk sebagai Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Dalam perannya, AHY berkomitmen untuk memberi masukan strategis dan berkolaborasi dengan badan otorita dalam langkah-langkah konkret pembangunan, khususnya terhadap ekosistem pesisir.
“Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa bergabung dengan Badan Otorita yang baru untuk menjalankan langkah-langkah yang lebih konkret, termasuk pembangunan giant sea wall dan perlindungan pesisir Jawa secara keseluruhan,” ujar AHY.
Proyek tanggul laut ini menjadi krusial sebagai langkah mitigasi terhadap bencana yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. AHY menegaskan bahwa selain fokus pada tanggul laut, Kemenko Infrastruktur juga mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah lainnya. Ini termasuk perbaikan infrastruktur irigasi untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan jalan daerah untuk memperlancar distribusi logistik, serta penelitian lebih lanjut terkait pembangunan kereta cepat.
“Semuanya akan kami beri update lebih lanjut, termasuk konektivitas yang perlu waktu untuk dikembangkan,” kata AHY.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025, yang juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita.
Dengan adanya Badan Otorita ini, diharapkan pengelolaan kawasan pesisir dapat dilakukan secara lebih efektif, termasuk dalam pelaksanaan proyek tanggul laut, yang menjadi salah satu ikhtiar untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan lingkungan, sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur hulu-hilir di wilayah pesisir. Penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat menciptakan inovasi serta efisiensi dalam penggunaan dana, demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pembangunan giant sea wall diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai Utara Jawa sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem.
